Oleh Anas Hidayat Penulis Dosen Program Doktor Ilmu Manajemen di FBE UII (Profesor, PhD) dan Mutasyar PCNU Kota Yogyakarta
Indonesia sedang menghadapi sebuah paradoks besar. Di satu sisi, kemajuan pendidikan, teknologi, dan ekonomi telah melahirkan generasi yang semakin terampil, cerdas, dan mampu bersaing dalam dunia modern. Namun, di sisi lain, kita masih menyaksikan berbagai persoalan yang mencerminkan rapuhnya fondasi moral kehidupan berbangsa. Korupsi, kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, serta semakin menurunnya etika dalam ruang publik menjadi fenomena yang sulit diabaikan.
Pertanyaan mendasarnya, apakah kemajuan ilmu pengetahuan dan keterampilan selalu berjalan seiring dengan kemajuan akhlak dan peradaban? Ataukah pendidikan kita justru sedang mengalami pergeseran orientasi, dari upaya membentuk manusia paripurna (insan kamil) menjadi sekadar menghasilkan manusia terampil (insan terampil) yang siap memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja?
Pertanyaan tersebut relevan direnungkan dalam peringatan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober. Hari Santri seharusnya tidak berhenti sebagai perayaan identitas, seremoni keagamaan, atau romantisisme sejarah perjuangan kaum santri. Lebih jauh, momentum ini perlu menjadi ruang refleksi nasional untuk meninjau kembali arah pendidikan bangsa, khususnya dalam membangun keseimbangan antara ilmu pengetahuan, keterampilan, adab, dan tanggung jawab kemanusiaan.
Ketika ilmu kehilangan adab
Tidak dapat dimungkiri bahwa pendidikan modern telah memberikan kontribusi luar biasa terhadap perkembangan peradaban. Namun, penguasaan ilmu pengetahuan tanpa landasan moral yang kuat dapat melahirkan persoalan baru. Manusia yang cerdas secara intelektual belum tentu bijaksana dalam menggunakan kecerdasannya. Demikian pula, manusia yang memiliki keterampilan tinggi belum tentu menggunakan kemampuannya untuk kepentingan masyarakat.
Korupsi, misalnya, tidak selalu dilakukan oleh orang yang tidak berpendidikan. Sebagian pelakunya justru memiliki pendidikan tinggi, memahami hukum, menguasai administrasi, dan mengetahui seluk-beluk tata kelola organisasi. Persoalannya bukan semata-mata ketiadaan pengetahuan, melainkan kegagalan menjadikan nilai moral sebagai pengendali perilaku.
Fenomena serupa terlihat dalam kerusakan lingkungan. Kemampuan teknologi untuk mengeksploitasi sumber daya alam berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kesadaran etis untuk menjaga kelestariannya. Akibatnya, kecanggihan teknologi dapat berubah menjadi instrumen eksploitasi ketika tidak disertai tanggung jawab ekologis.
Al-Quran dalam Surah Ar-Rum ayat 41 mengingatkan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia. Pesan tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dalam kehidupan kontemporer. Berbagai kerusakan ekologis, sosial, ekonomi, dan politik tidak dapat dilepaskan dari keputusan serta perilaku manusia yang mengabaikan batas-batas moral.
Dengan demikian, persoalan bangsa bukan sekadar bagaimana menghasilkan lebih banyak orang pintar, melainkan bagaimana melahirkan manusia berilmu yang memiliki kejujuran, kesadaran moral, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap kehidupan.
Ilmu tanpa adab dapat melahirkan kecerdasan yang kehilangan arah. Sebaliknya, ilmu yang dipandu adab dapat menjadi kekuatan untuk membangun peradaban.
Dari insan terampil menuju insan kamil
Kekhawatiran terhadap melemahnya pendidikan karakter menjadi semakin relevan ketika kita mencermati kondisi pendidikan nasional. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang diterbitkan OECD menunjukkan bahwa hanya sekitar 18 persen peserta didik Indonesia berusia 15 tahun mencapai tingkat kompetensi minimum matematika. Dalam kemampuan membaca, angkanya sekitar 25 persen, sedangkan dalam sains sekitar 34 persen.
Data tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam membangun kualitas intelektual generasi muda. Namun, tantangan pendidikan sesungguhnya lebih luas daripada sekadar meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, dan penguasaan teknologi. Pendidikan juga harus membentuk manusia yang memiliki kepekaan moral, kemampuan membedakan benar dan salah, serta keberanian mempertahankan nilai-nilai kebenaran.
Hasil PISA tentu tidak mengukur kualitas akhlak atau karakter secara langsung. Namun, data tersebut mengingatkan bahwa penguatan kompetensi akademik dan pembentukan karakter harus berjalan bersama.
Dalam praktiknya, orientasi pendidikan semakin kuat diarahkan pada kebutuhan dunia kerja. Perguruan tinggi didorong menghasilkan lulusan yang cepat bekerja, menguasai teknologi digital, memahami kecerdasan buatan, dan memiliki kemampuan kewirausahaan. Orientasi tersebut penting, tetapi menjadi persoalan ketika keberhasilan pendidikan hanya diukur melalui keterampilan, pendapatan, jabatan, dan pencapaian material.
Pendidikan yang semata-mata berorientasi pada pasar berisiko mempersempit makna manusia menjadi sekadar faktor produksi. Padahal, manusia bukan hanya makhluk ekonomi, melainkan juga makhluk spiritual, moral, dan sosial.
Di sinilah konsep insan kamil menemukan relevansinya. Pendidikan ideal bukan hanya menghasilkan manusia yang mampu bekerja, melainkan manusia yang memahami untuk apa dirinya bekerja, kepada siapa ilmunya harus diabdikan, dan bagaimana kemampuannya memberikan manfaat bagi kehidupan.
Indonesia membutuhkan generasi yang tidak hanya menguasai kecerdasan artifisial (artificial intelligence), tetapi juga memiliki kecerdasan moral (moral intelligence). Kita membutuhkan ilmuwan yang berintegritas, pengusaha yang berkeadilan, birokrat yang amanah, serta pemimpin yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
Dengan kata lain, pendidikan nasional harus mampu mengintegrasikan tiga dimensi utama: kecerdasan intelektual, kematangan spiritual, dan keluhuran akhlak.
Pancasila sebagai fondasi moral bangsa
Sesungguhnya, bangsa Indonesia memiliki fondasi filosofis yang sangat kuat untuk membangun pendidikan karakter, yakni Pancasila. Kelima silanya bukan sekadar rumusan politik kenegaraan, melainkan mengandung nilai-nilai luhur tentang bagaimana manusia Indonesia seharusnya berpikir, bersikap, dan bertindak.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menempatkan kesadaran ketuhanan sebagai fondasi kehidupan berbangsa. Dalam perspektif Islam, kesadaran tauhid membawa konsekuensi moral bahwa manusia harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah SWT.
Kesadaran ketuhanan tersebut semestinya melahirkan perilaku yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, dan adab sebagaimana terkandung dalam sila kedua. Manusia yang memiliki kesadaran spiritual tidak seharusnya melakukan penindasan, eksploitasi, atau tindakan yang merugikan sesamanya.
Dari fondasi kemanusiaan dan keadilan inilah persatuan Indonesia dapat dibangun secara kokoh. Persatuan tidak cukup hanya melalui simbol kebangsaan, tetapi membutuhkan rasa saling percaya, penghormatan terhadap perbedaan, dan kesediaan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Selanjutnya, sila keempat menegaskan pentingnya kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Demokrasi tidak semestinya hanya menjadi arena perebutan kekuasaan, melainkan sarana menghadirkan keputusan yang berlandaskan hikmat, musyawarah, dan tanggung jawab kepada rakyat.
Akhirnya, seluruh proses tersebut bermuara pada sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Apabila nilai-nilai Pancasila benar-benar menjadi landasan perilaku penyelenggara negara dan masyarakat, Indonesia memiliki modal moral yang besar untuk membangun peradaban maju. Persoalannya, nilai-nilai luhur tersebut belum selalu hadir secara konsisten dalam praktik kehidupan.
Hasil Survei Penilaian Integritas KPK tahun 2024, misalnya, menunjukkan indeks integritas rata-rata nasional sebesar 71,53. Angka tersebut mengingatkan bahwa penguatan integritas lembaga publik masih menjadi pekerjaan penting bangsa. Karena itu, revitalisasi pendidikan karakter tidak boleh berhenti pada hafalan nilai-nilai Pancasila atau slogan moral. Nilai tersebut harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, mulai dari ruang keluarga, sekolah, kampus, dunia usaha, hingga lembaga pemerintahan.
Pesantren dan warisan pendidikan berbasis adab
Dalam konteks inilah pesantren memiliki posisi strategis. Sejarah menunjukkan bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, melainkan juga institusi sosial yang turut membentuk karakter, solidaritas, kemandirian, dan semangat kebangsaan.
Penetapan Hari Santri melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 merupakan pengakuan negara terhadap kontribusi ulama dan santri dalam perjuangan kemerdekaan serta pembangunan bangsa. Pemilihan tanggal 22 Oktober berkaitan dengan Resolusi Jihad 1945 yang menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Namun, kontribusi pesantren tidak boleh dipahami hanya dalam konteks sejarah. Di tengah krisis keteladanan dan perubahan sosial yang semakin cepat, tradisi pendidikan pesantren menawarkan pelajaran penting tentang hubungan antara ilmu dan adab. Dalam tradisi pesantren, proses pendidikan tidak berhenti pada transfer pengetahuan. Pendidikan juga berlangsung melalui keteladanan kiai, pembiasaan hidup sederhana, penghormatan kepada guru, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kehidupan kolektif.
Nilai-nilai tersebut mengajarkan bahwa kecerdasan harus disertai kerendahan hati, kepemimpinan harus disertai amanah, dan keberhasilan pribadi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Tentu saja, pesantren bukan lembaga yang terbebas dari berbagai persoalan. Tantangan kualitas pembelajaran, tata kelola, perlindungan peserta didik, serta adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan tetap memerlukan perhatian serius. Revitalisasi pendidikan karakter tidak berarti mengidealkan pesantren tanpa kritik, tetapi mengambil kekuatan tradisi pendidikannya sekaligus memperbaiki kelemahannya.
Pesantren masa depan justru harus mampu memadukan kedalaman ilmu agama, keluhuran akhlak, kecakapan sains, penguasaan teknologi, dan wawasan global. Dengan demikian, santri tidak hanya menjadi penjaga tradisi keagamaan, tetapi juga pelaku transformasi sosial, ekonomi, dan teknologi yang tetap berpijak pada nilai-nilai moral.
Membangun generasi ulama intelek
Salah satu tantangan besar pendidikan Indonesia adalah mempertemukan kembali kedalaman nilai spiritual dengan kemajuan intelektual. Selama ini, keduanya kerap diperlakukan sebagai dua wilayah yang terpisah. Pendidikan agama sering dianggap bertanggung jawab membentuk moral, sedangkan pendidikan umum dipandang bertugas menghasilkan keterampilan dan kompetensi profesional. Pemisahan demikian berpotensi melahirkan manusia yang memiliki kecakapan teknis, tetapi miskin pertimbangan etis.
Bangsa Indonesia membutuhkan model pendidikan yang mampu melahirkan generasi ulama intelek, yakni manusia yang memiliki kedalaman moral dan spiritual sekaligus kemampuan intelektual, profesional, dan kepemimpinan yang unggul. Konsep tersebut tidak harus dimaknai bahwa setiap lulusan menjadi ulama dalam pengertian profesi keagamaan. Yang lebih penting adalah menghadirkan karakter keulamaan dalam diri para ilmuwan, ekonom, pengusaha, birokrat, politisi, dan pemimpin masyarakat.
Seorang ekonom yang memiliki karakter ulama intelek tidak akan memandang pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan. Ia juga mempertimbangkan distribusi kesejahteraan, keadilan sosial, dan dampak kebijakan terhadap kelompok masyarakat yang lemah. Demikian pula, pengusaha yang memiliki karakter tersebut tidak akan mengejar keuntungan dengan mengorbankan keselamatan pekerja, merusak lingkungan, atau memanipulasi konsumen.
Sementara itu, pemimpin yang berkarakter ulama intelek akan memandang jabatan sebagai amanah untuk melayani, bukan kesempatan memperkaya diri atau kelompoknya. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak boleh dipersempit menjadi pendidikan kesopanan individual. Pendidikan karakter harus membentuk kesadaran moral yang tecermin dalam keputusan ekonomi, kebijakan publik, pengelolaan lingkungan, dan penyelenggaraan kekuasaan.
Momentum Hari Santri Menuju Indonesia Emas 2045
Indonesia sedang bergerak menuju satu abad kemerdekaan pada 2045. Cita-cita Indonesia Emas tidak cukup hanya diwujudkan melalui peningkatan pendapatan nasional, pembangunan infrastruktur, kemajuan teknologi, atau pertumbuhan industri. Kemajuan ekonomi tanpa integritas berpotensi memperbesar ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa tanggung jawab moral dapat mempercepat kerusakan lingkungan. Sementara itu, kemajuan politik tanpa kebijaksanaan dapat menghasilkan demokrasi yang kehilangan orientasi pada kepentingan rakyat. Karena itu, pembangunan sumber daya manusia menuju 2045 harus menempatkan karakter sebagai fondasi utama.
Terdapat tiga agenda mendesak yang perlu diperjuangkan.
Pertama, mengembalikan pendidikan karakter sebagai jantung sistem pendidikan nasional. Pembentukan karakter tidak cukup melalui mata pelajaran agama atau pendidikan Pancasila, tetapi harus terintegrasi dalam seluruh proses pembelajaran, budaya organisasi, sistem evaluasi, dan keteladanan pendidik.
Kedua, membangun kolaborasi antara pesantren, sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah. Pesantren memiliki tradisi pendidikan adab, sementara lembaga pendidikan modern memiliki kekuatan dalam pengembangan sains, teknologi, dan kompetensi profesional. Kolaborasi keduanya dapat memperkuat pendidikan manusia Indonesia secara utuh.
Ketiga, menjadikan integritas dan tanggung jawab sosial sebagai ukuran keberhasilan kepemimpinan. Keberhasilan seorang pemimpin tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan pertumbuhan ekonomi, capaian organisasi, atau popularitas, tetapi juga kejujuran, keadilan, keberpihakan kepada masyarakat, dan kemampuannya menjaga keberlanjutan kehidupan.
Dalam agenda tersebut, ulama dan cendekiawan memiliki tanggung jawab besar. Ulama tidak cukup hanya menyampaikan pesan moral di ruang-ruang keagamaan, tetapi perlu terlibat dalam pembentukan kesadaran sosial dan etika publik. Sebaliknya, kaum intelektual tidak cukup hanya menghasilkan publikasi ilmiah dan inovasi teknologi, tetapi harus memastikan bahwa ilmu pengetahuan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keduanya perlu bertemu dalam satu kesadaran bersama: membangun peradaban yang maju secara intelektual sekaligus luhur secara moral.
Mengembalikan adab sebagai arah peradaban
Peringatan Hari Santri 2026 seharusnya menjadi momentum untuk mengajukan pertanyaan mendasar: manusia Indonesia seperti apa yang ingin kita lahirkan pada 2045? Apakah kita hanya menginginkan generasi yang menguasai teknologi, memiliki pendapatan tinggi, dan mampu bersaing dalam ekonomi global? Ataukah kita menginginkan generasi yang juga memiliki kejujuran, kepedulian, tanggung jawab sosial, dan keberanian memperjuangkan kebenaran?
Tentu saja, Indonesia membutuhkan keduanya.
Kita memerlukan manusia yang terampil sekaligus beradab, cerdas sekaligus bijaksana, modern sekaligus bermoral, serta kompetitif tanpa kehilangan kepedulian terhadap sesama. Di sinilah relevansi besar pendidikan pesantren dan nilai-nilai luhur Pancasila dalam membangun masa depan bangsa. Keduanya dapat menjadi sumber inspirasi untuk menghadirkan pendidikan yang tidak sekadar menghasilkan tenaga kerja, tetapi membentuk manusia seutuhnya.
Pada akhirnya, Indonesia Emas 2045 bukan hanya persoalan seberapa maju ekonomi dan teknologi yang kita miliki, melainkan juga seberapa luhur karakter manusia yang mengelolanya. Sebab, bangsa yang besar tidak cukup dibangun oleh manusia-manusia pintar. Bangsa yang besar membutuhkan manusia berilmu, beradab, berintegritas, dan memiliki tanggung jawab terhadap kemanusiaan.
Hari Santri harus menjadi pengingat bahwa kemajuan peradaban tidak hanya ditentukan oleh tingginya ilmu yang dikuasai, tetapi juga oleh keluhuran adab yang menyertainya.
Selamat Hari Santri Nasional 2026.
*Artikel ini berasal dari Kompas.id yang terbit pada 21 Oktober 2026
