Berita

Aliansi Indonesia Damai- Peraturan Pemerintah (PP) tentang implementasi pemenuhan hak-hak korban terorisme sebagai turunan UU No. 5 tahun 2018 telah molor dari waktu yang dimandatkan, yakni Juni 2019. Rumadi Ahmad, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) menilai, ada sumbatan-sumbatan yang memungkinkan PP ini belum ditandangani oleh presiden. “Terkait…

Aliansi Indonesia Damai- Kendati belum disahkan, Peraturan Pemerintah (PP) tentang implementasi pemenuhan hak-hak korban terorisme sebagai turunan UU No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah selesai dibahas oleh pihak-pihak yang berwenang. Beberapa isu krusial sempat mengemuka dalam rapat-rapat penyusunan naskah rancangan PP (RPP) tersebut, antara lain skema…

Aliansi Indonesia Damai- Menghimpun data korban terorisme masa lalu (peristiwanya terjadi sebelum pengesahan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) ternyata tak mudah. Selain keterbatasan dokumentasi, faktor akurasi cukup menyulitkan proses pendataan mereka. Hal ini diungkapkan oleh Nur Turyanto, Kepala Seksi Pemulihan Sarana dan Prasarana BNPT dalam…

Aliansi Indonesia Damai- Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mekanisme pemberian kompensasi bagi korban terorisme lama (sebelum UU. No. 5/2018 diterbitkan) tak kunjung disahkan oleh pemerintah. Padahal UU tersebut mengamanatkan penerbitan PP paling akhir di bulan Juni 2019. Pemberian kompensasi bagi korban terorisme lama pun terancam kadaluarsa. Sebab pengajuan kompensasi diberi…

Aliansi Indonesia Damai- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberi batasan waktu pengajuan kompensasi bagi korban terorisme masa lalu (peristiwanya terjadi sebelum UU tersebut terbit) hingga Juni 2021. Sayangnya  Peraturan Pemerintah yang dimandatkan UU untuk mengatur mekanisme pemberian kompensasi belum diterbitkan. Merespons situasi tersebut, anggota Komisi…

Aliansi Indonesia Damai– Korban terorisme lama (peristiwanya sebelum UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disahkan) berharap pemerintah segera memberi kejelasan kapan hak-hak mereka, khususnya kompensasi, dapat dipenuhi oleh negara. Hal ini diungkapkan oleh Ni Luh Erniati, korban Bom Bali 2002, dalam Diskusi Kelompok Terarah secara Daring…

Aliansi Indonesia Damai- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Arsul Sani, mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemenuhan hak korban terorisme sebagai turunan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasalnya, pemberian kompensasi bagi korban terorisme yang peristiwanya terjadi sebelum tahun UU…

Aliansi Indonesia Damai- Pemerintah diharapkan segera menerbitkan PP turunan Undang-Undang Nomor 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebab, batas waktu pengajuan kompensasi bagi korban terorisme sebelum 2018 tinggal setahun. Korban terorisme masa lalu hingga kini belum bisa mengajukan permohonan kompensasi karena belum ada peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun…

Aliansi Indonesia Damai- SMK PGRI Wajak merupakan satu dari sejumlah sekolah di Kabupaten Malang yang dikunjungi AIDA beberapa waktu lalu. Puluhan peserta dari pelbagai kelas belajar ketangguhan dari kisah para korban dan mantan pelaku terorisme. Kegiatan diawali dengan pembagian kelompok sebagai simulasi untuk membentuk karakter kepemimpinan dan semangat kerja sama…

Aliansi Indonesia Damai– Terorisme bukan sekadar aksi kriminal biasa, melainkan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menyebabkan banyak orang tak bersalah menjadi korban. Negara bertanggung jawab untuk memulihkan kondisi para korban. Karenanya harus ada regulasi hukum yang berpihak terhadap korban terorisme. Pernyataan ini diungkapkan oleh Prof. Dr. Cecep Darmawan, Guru Besar Universitas…