Pilihan Redaksi

Aliansi Indonesia Damai- Kendati belum disahkan, Peraturan Pemerintah (PP) tentang implementasi pemenuhan hak-hak korban terorisme sebagai turunan UU No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah selesai dibahas oleh pihak-pihak yang berwenang. Beberapa isu krusial sempat mengemuka dalam rapat-rapat penyusunan naskah rancangan PP (RPP) tersebut, antara lain skema…

Aliansi Indonesia Damai- Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mekanisme pemberian kompensasi bagi korban terorisme lama (sebelum UU. No. 5/2018 diterbitkan) tak kunjung disahkan oleh pemerintah. Padahal UU tersebut mengamanatkan penerbitan PP paling akhir di bulan Juni 2019. Pemberian kompensasi bagi korban terorisme lama pun terancam kadaluarsa. Sebab pengajuan kompensasi diberi…

Aliansi Indonesia Damai- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberi batasan waktu pengajuan kompensasi bagi korban terorisme masa lalu (peristiwanya terjadi sebelum UU tersebut terbit) hingga Juni 2021. Sayangnya  Peraturan Pemerintah yang dimandatkan UU untuk mengatur mekanisme pemberian kompensasi belum diterbitkan. Merespons situasi tersebut, anggota Komisi…

Perdamaian tidak bisa dicapai tanpa ada yang berjuangAku, kamu, dia, mereka, dan semuaDalam perdamaian Indonesia damaiKita bisa karena kita bersamaKita bisa bersama karena kita damai Aliansi Indonesia Damai- Bait puisi di atas dibacakan Agus Kurnia dalam acara kampanye perdamaian di SMA Muhamadiyah 6 Paciran, Lamongan, beberapa waktu lalu. Agus adalah…

Aliansi Indonesia Damai– Korban terorisme lama (peristiwanya sebelum UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disahkan) berharap pemerintah segera memberi kejelasan kapan hak-hak mereka, khususnya kompensasi, dapat dipenuhi oleh negara. Hal ini diungkapkan oleh Ni Luh Erniati, korban Bom Bali 2002, dalam Diskusi Kelompok Terarah secara Daring…

Aliansi Indonesia Damai- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Arsul Sani, mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemenuhan hak korban terorisme sebagai turunan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasalnya, pemberian kompensasi bagi korban terorisme yang peristiwanya terjadi sebelum tahun UU…

Aliansi Indonesia Damai- Pemerintah diharapkan segera menerbitkan PP turunan Undang-Undang Nomor 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebab, batas waktu pengajuan kompensasi bagi korban terorisme sebelum 2018 tinggal setahun. Korban terorisme masa lalu hingga kini belum bisa mengajukan permohonan kompensasi karena belum ada peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun…

Aliansi Indonesia Damai- Pertengahan November tahun lalu, AIDA menggelar dialog interaktif di sejumlah sekolah di Kabupaten Blitar Jawa Timur. Salah satu sekolah yang dikunjungi AIDA adalah SMAN 2 Blitar. Puluhan siswa-siswi ikut serta, termasuk beberapa guru perwakilan sekolah. AIDA menghadirkan mantan pelaku ekstremisme, Kurnia Widodo dan Korban Bom Thamrin, Dwi…

Aliansi Indonesia Damai- Kehilangan sosok suami bukanlah perkara mudah bagi seorang perempuan, apalagi bagi mereka yang masih harus membesarkan anak-anaknya. Secara otomatis, mereka harus memainkan peran ganda; tetap menjadi ibu sekaligus “ayah” bagi anak-anaknya. Tak jarang kehidupan menjadi serba sulit dan harus dijalani dengan tertatih-tatih. Sejumlah perempuan korban serangan bom…

Aliansi Indonesia Damai- SMK PGRI Wajak merupakan satu dari sejumlah sekolah di Kabupaten Malang yang dikunjungi AIDA beberapa waktu lalu. Puluhan peserta dari pelbagai kelas belajar ketangguhan dari kisah para korban dan mantan pelaku terorisme. Kegiatan diawali dengan pembagian kelompok sebagai simulasi untuk membentuk karakter kepemimpinan dan semangat kerja sama…