Oleh Ahmad Thonthowi Djauhari, Anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS)
Perjuangan kemerdekaan sering digambarkan heroik, tak terkecuali dalam peristiwa 10 November 1945. Orasi Bung Tomo yang membakar semangat arek-arek Suroboyo sering diputar kembali untuk memperingati Hari Pahlawan. ”Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap: merdeka atau mati!” demikian kata Bung Tomo.
Gambaran berbeda diberikan sastrawan pelopor angkatan ’45, Idrus, melalui novel Surabaya. Dalam satu bagian, Idrus menggambarkan warga Surabaya terpaksa berjalan kaki menuju kota lain sebagai pelarian.
Para pelarian ditampung badan amal di bedeng-bedeng. Badan amal menyunat jatah makanan. Idrus menulis, hitungan 200 gram menjadi 195 gram, 195 gram menjadi 185 gram. ”Dan akhirnya setiap kaum pelarian hanya berhadapan dengan sebuah onggokan makanan seperti yang diberikan kepada burung-burung peliharaan.”
Guru Besar Antropologi UI Koentjaraningrat menengarai, setelah masa revolusi (1945-1950), tumbuh beberapa sifat baru masyarakat Indonesia. Dalam Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Koentjaraningrat menyebut ada empat sifat. Pertama, mentalitas yang meremehkan mutu. Kedua, suka menerabas. Ketiga, tak percaya diri. Keempat, suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh.
Lantas, mentalitas apa yang bermanfaat sebagai modal pembangunan bangsa? Koentjaraningrat menyebut salah satunya adalah nilai budaya semua suku bangsa Indonesia, yang berorientasi vertikal ke atasan, punya aspek positif.
Aspek tersebut memudahkan taktik untuk mengajak rakyat berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberi teladan. Teladan dari para tokoh bangsa sebenarnya cukup banyak. Contohnya, Kapolri 1968-1971 Jenderal Hoegeng Imam Santoso, yang punya reputasi sebagai polisi yang jujur, sederhana, dan tidak mempan disogok. Mantan Presiden Abdurrahman Wahid bahkan sampai pernah berseloroh, hanya ada tiga polisi yang jujur yakni Hoegeng, patung polisi, dan polisi tidur.
Teladan semacam itu ternyata belum seperti yang diharapkan Koentjaraningrat. Jika pada masa revolusi seperti digambarkan Idrus, ada badan amal yang mengorupsi 5 gram jatah makanan pengungsi, di masa sekarang ada kasus korupsi dari temuan sekitar Rp 920 miliar dan 51 kilogram emas batangan dari rumah mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, misalnya. Kasus lain dapat dilihat dari hasil tangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, ataupun Kepolisian Negara RI.
Perubahan mentalitas ternyata tidak cukup hanya mengandalkan niat baik, butuh perubahan struktural. Perubahan ini memerlukan institusi inklusif bukan institusi ekstraktif, jika mengacu buku Why Nations Fail karya Daron Acemoglu dan James A Robinson. Buku ini menjadi referensi Presiden Prabowo Subianto dan disampaikan saat debat Pemilihan Presiden 2019.
Institusi ekstraktif yang dimaksud adalah lembaga yang menjadikan kekuasaan dan kekayaan negara dikuasai segelintir elite, perlindungan hukum dan hak milik rakyat lemah, serta membatasi inovasi dan mematikan persaingan agar posisi elite tak tergoyahkan. Hasilnya adalah kemiskinan, stagnasi, dan ketidakstabilan.
Sebaliknya, institusi inklusif adalah lembaga yang mampu melibatkan partisipasi masyarakat luas (pluralistik), menjamin supremasi hukum, mendukung inovasi, persaingan adil, serta pembauran ekonomi terus mendapatkan tantangan berat. Institusi semacam ini, dari studi yang dilakukan Acemoglu dan Robinson di banyak negara, berhasil menciptakan kekayaan dan kemakmuran negara dalam jangka panjang.
Presiden Prabowo telah mewajibkan semua anggota kabinetnya untuk membaca Why Nations Fail. Presiden ingin jajarannya memahami bahwa kegagalan negara bukan disebabkan faktor geografis atau ideologi ekonominya, melainkan akibat salah tata kelola institusi.
Masyarakat tentu berharap pemahaman tersebut tak menjadi dasar cara berpikir saja, tetapi dilakukan secara konsisten, yakni dengan menjalankan reformasi institusional, menegakkan hukum tanpa tebang pilih, dan membuka akses ekonomi yang adil bagi seluruh rakyat selama masa pemerintahan berjalan.
Konsistensi itulah yang berpotensi besar memperbaiki kelemahan mentalitas bangsa, seperti yang diidentifikasi Koentjaraningrat. Konsistensi ini bakal memunculkan sistem yang memaksa individu menyadari bahwa satu-satunya cara untuk berhasil adalah melalui kepatuhan pada regulasi dan kerja keras.
Konsistensi itu pun menimbulkan pasar inklusif yang menjamin semua orang memiliki kesempatan ekonomi yang setara sehingga mendorong masyarakat untuk menaikkan standar kerja dan menghargai mutu tinggi demi bisa bertahan.
Kemungkinan adanya institusi politik yang pluralistik, terbuka, dan memiliki sistem checks and balances yang kuat juga lebih besar. Dengan begitu, pengawasan tak lagi bergantung pada figur individu, tetapi melekat pada sistem. Sistem ini bakal mampu membentuk kebiasaan baru yang lambat laun memicu disiplin murni.
Konsistensi tersebut juga lebih memungkinkan berjalannya sistem penempatan jabatan berdasarkan keahlian dan prestasi, bukan koneksi. Masyarakat yang melihat hal ini akan lebih percaya diri dan secara kolektif akan membuat bangsa lebih mandiri.
Mungkin butuh semacam resolusi jihad agar dapat menghadirkan konsistensi tersebut. Resolusi yang dicetuskan KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945 telah menjadi penggerak utama dan pemicu semangat bagi para santri, ulama, serta masyarakat luas untuk terjun dalam pertempuran 10 November 1945.
Resolusi sejenis resolusi jihad di era sekarang patut menjadi pertimbangan agar ada pemicu semangat segenap komponen bangsa untuk bahu-membahu membentuk berbagai instansi inklusif sehingga perubahan mentalitas dapat berjalan lebih baik dan konsisten.
*Artikel ini berasal dari Kompas.id yang terbit pada 09 November 2026.
