Oleh DS Priyarsono, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
Artikel ini berasal dari Kompas.id yang terbit pada 28 Juni 2026
Baru-baru ini di jagat maya beredar poster-poster pengumuman dari sejumlah SMA yang menampilkan prestasi para lulusannya. Yang menarik, prestasi yang ditampilkan bukan keberhasilan diterima di universitas terkenal, melainkan keberhasilan yang oleh masyarakat umum barangkali dinilai sangat sederhana: diterima di perusahaan sebagai anggota satpam, kurir, atau petugas pengantaran barang, anggota staf SPPG, pegawai koperasi lokal, pekerja administrasi perusahaan biasa, dan pramuniaga toko kelontong.
Berharap memperoleh komentar yang mencerahkan, saya teruskan poster-poster itu ke berbagai WAG yang di antara para anggotanya saya duga pemerhati pendidikan. Ternyata tanggapan atas poster-poster itu cukup beragam. Sebagian menyatakan keheranan, bagaimana mungkin status pekerjaan yang seperti itu dibanggakan sebagai prestasi. Sebagian lagi menghubungkan fenomena itu dengan kelesuan perekonomian yang tengah melanda kita, sehingga keberhasilan memperoleh pekerjaan dianggap sebagai prestasi yang dapat mengimbangi kegagalan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Hanya sedikit anggota WAG yang saya kirimi informasi itu yang memberikan pujian kepada sekolah yang menerbitkan poster-poster itu. Di antara yang sedikit itu ada yang menghargai kreativitas pembuat poster yang berani tampil beda. Kesuksesan seseorang tidak selalu harus diukur berdasarkan seberapa tinggi tingkat pendidikannya. Tiap orang unik, baik dalam hal bakat, kemampuan, maupun dalam hal selera atau minat. Pendidikan harus dinilai sukses bila berhasil membantu tiap peserta didik memperkembangkan diri mewujudkan bakat dan minat sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Satu hal yang sering luput dari perhatian banyak orang adalah keberhasilan pendidikan dalam pembentukan karakter peserta didik. Padahal, bukankah warga masyarakat dengan pendidikan sedang-sedang saja, tetapi berintegritas lebih berguna daripada lulusan pendidikan yang tinggi, tetapi ternyata bermental korup? Sudah menjadi dalil, bahwa apa pun model pembangunan masyarakat yang diterapkan, apakah yang mengedepankan peranan pasar ataukah yang mengandalkan peran negara, dapat berhasil hanya jika para pelakunya berintegritas. Tingkat pendidikan sangat penting, tetapi integritas jauh lebih penting.
Mudah dimaklumi mengapa terkesan bahwa jasa dunia pendidikan (dasar dan menengah) dalam pengembangan karakter tidak dihargai setinggi jasa mengantarkan peserta didik lulus masuk ke jenjang pendidikan tinggi. Pertama, pendidikan karakter sering dirancang (mungkin secara implisit) disusupkan ke dalam berbagai mata ajaran, sehingga efektivitasnya relatif lebih sulit dievaluasi.
Kedua, tingkat perkembangan karakter peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor dan banyak di antara faktor-faktor itu yang tidak mudah dikendalikan oleh pendidikan formal. Ketiga, pendidikan karakter selalu berperspektif jangka panjang, dimulai sejak usia sangat dini, ditanamkan terus-menerus hingga pendidikan dewasa, dan manfaatnya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang juga.
Di sinilah persoalannya, sukses pendidikan dalam pengembangan karakter disadari sebagai hal yang sangat penting. Namun, penyelenggaraannya sangat tidak mudah. Pengukuran kesuksesan pendidikan dalam pengembangan karakter peserta didik sulit dilakukan. Akibat selanjutnya, sulit pula mendayagunakan ilmu dan seni manajemen konvensional untuk meningkatkan kualitas upaya pengembangan karakter dalam pendidikan formal.
Fakta-fakta itu dapat menyebabkan pengembangan karakter dalam pendidikan formal terancam mengalami under-valuation, yakni peranannya dinilai lebih kecil daripada peranan yang senyatanya disumbangkan. Hal ini di banyak negara maju justru menjadi pemicu kebijakan publik untuk mewajibkan berbagai praktik pengembangan karakter di sekolah dasar dan menengah. Itulah saran dari ilmu kebijakan, jika pasar tidak bersedia hadir menyediakan jasa yang sesungguhnya sangat dibutuhkan masyarakat, negara harus campur tangan.
Mari kita tengok negara-negara Skandinavia yang terkenal sukses membentuk karakter peserta didik. Praktik pendidikan karakter di kawasan itu berfokus pada pembentukan manusia holistik yang menekankan keseimbangan, kemandirian, dan tanggung jawab sosial. Sistem ini menolak sistem peringkat dan ujian kompetitif di usia dini, dan justru menanamkan nilai-nilai seperti kesetaraan, gotong royong, dan kesadaran lingkungan sejak dini. Sekolah tidak memiliki evaluasi formal atas peserta didik hingga mereka berusia 16 tahun.
Guru diberi kebebasan penuh, membangun budaya yang menumbuhkan rasa tanggung jawab intrinsik anak, bukan karena takut hukuman atau nilai. Anak-anak didorong untuk bekerja dalam kelompok guna menyelesaikan masalah, memastikan tidak ada anak yang tertinggal, serta menjunjung tinggi inklusivitas. Anak-anak dibiasakan merawat lingkungan dan memahami hubungan yang kompleks dalam bermasyarakat. Pendidikan seperti ini bertujuan melahirkan pembelajar seumur hidup yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kesadaran moral yang kuat terhadap diri sendiri, orang lain, dan planet Bumi.
Jepang juga sering disebut sebagai negara yang sukses mengembangkan karakter peserta didik. Pendidikan karakter di negara itu yang dimulai pada anak-anak usia sangat dini banyak menarik minat para peneliti. Fokus pendidikan karakter itu diarahkan pada pengembangan rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, dan kesetiakawanan sosial. Dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan dalam pendidikan formal di sekolah, tetapi dipraktikkan juga oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Budi Mulyadi, Universitas Diponegoro, 2020).
Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya pengembangan karakter dalam pendidikan formal sudah lama ada. Namun, observasi dewasa ini tampaknya membawa kesimpulan bahwa keadaban publik sebagian masyarakat belum berlandaskan karakter berintegritas sebagaimana yang dicita-citakan. Seberapa besar tanggung jawab menangani masalah itu dibebankan pada dunia pendidikan masih memerlukan kesepakatan bersama. Pasalnya, sekolah dewasa ini sudah cukup berat menanggung beban penyelenggaraan pendidikan STEM (sains, teknologi, rekayasa atau engineering, dan matematika) yang mungkin dinilai lebih mendesak.
Di pihak lain, dipahami pula bahwa kualitas karakter masyarakat banyak dipengaruhi pula oleh budaya, praktik hukum, bahkan struktur perpolitikan yang berlaku dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab pengembangan karakter masyarakat kepada sektor pendidikan formal terasa kurang realistis. Satu hal yang dapat disepakati adalah bahwa pengembangan karakter perlu menjadi salah satu kriteria keberhasilan pendidikan. Oleh karena sedemikian penting persoalan ini, sudah selayaknya pemerintah selaku pengemban amanat rakyat mengalokasikan perhatian dan sumber daya yang cukup memadai untuk memimpin upaya bersama membangun karakter bangsa.
PR yang tersisa adalah bagaimana medefinisikan ulang arti sukses pendidikan dengan memastikan bahwa perkembangan karakter menjadi salah satu pertimbangan utama. Selanjutnya, perlu dirumuskan bagaimana strategi yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia untuk mencapai kesuksesan itu serta pembagian tanggung jawab penyelenggaraannya antara sektor pendidikan formal dan sektor-sektor lainnya.