Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme berencana mengakomodasi kebutuhan korban tindakan terorisme. Semua akan diatur melalui UU Terorisme. Hal itu sesuai permintaan organisasi Aliansi Indonesia Damai (AIDA) dan Yayasan Penyintas Indonesia (YPI). Keduanya merupakan organisasi yang melindungi korban terorisme.
Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi’i mengatakan, AIDA dan YPI secara terbuka meminta pemerintah melindungi korban terorisme. Sebab, korban terorisme yang mengalami cacat kehilangan kesempatan menghidupi keluarganya.
“Ada usulan luar biasa bahwa dalam undang-undang ini ada pasal korban bom atau korban tindakan teroris jadi tanggung jawab negara,” kata pria yang akrab disapa Romo Syafi’i itu di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Selasa 11 Oktober 2016.
Pansus telah mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas wacana tersebut. Koordinasi dengan Kemenkeu akan dipayungi oleh Satgas Penanggulangan Terorisme yang dipimpin oleb Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Agar tak kesulitan mengeluarkan dana, anggaran untuk korban terorisme tidak melalui asumsi berapa banyak korban dan berapa kali aksi terorisme terjadi. Pansus mendorong Kemenkeu menggunakan dana cadangan supaya bisa dikeluarkan sewaktu-waktu.
“Kemenkeu didukung PPATK dapat menggunakan anggaran cadangan di Kemenkeu,” ujar Romo.
Anggota Komisi III DPR itu berharap para korban terorisme dapat tertangani dengan baik. Sebab, jika tidak, sel-sel baru dalam jaringan terorisme dikhawatirkan akan terbentuk.
“Jadi yang ada hari ini generasinya kita putus. Jangan Abu Jibril jadi teroris, cucunya nanti jadi teroris, dan kita tidak siap menangani teroris itu dengan komprehensif,” tegas Romo. [AM]
Artikel ini pernah dimuat di Metrotvnews.com edisi 11 Oktober 2016
