Home Berita Pemerintah Minim Bantu Korban Terorisme
Berita - 21/02/2017

Pemerintah Minim Bantu Korban Terorisme

Korban aksi terorisme yang terjadi di sejumlah daerah Tanah Air buka suara soal minimnya uluran tangan pemerintah. Mulyono dan Sari bersedia bercerita mengenai pahit getirnya memulihkan luka, baik fisik maupun mental, akibat aksi tak bermoral tersebut.

Keduanya membenarkan kalau hak-hak kompensasi belum diberikan berdasarkan asas keadilan. Mulyono misalnya. Ia adalah korban pengeboman di Kedutaan Besar Australia di Kuningan, Jakarta Selatan, pada 9 September 2004 silam.

“Saya sudah berobat ke Singapura dan Australia. Biaya pengobatan yang dikeluarkan hampir Rp2 miliar. Tapi semua itu dibiayai oleh perusahaan tempat saya bekerja dan juga pemerintah Australia,” ungkap Mulyono, di Medan, Sumatra Utara, Minggu sore (12/2).

Ia mengalami luka di bagian dagu yang hancur terkena serpihan material bom dan harus menjalani operasi beberapa kali. Meski begitu, Mulyono mengaku mendapat bantuan kompensasi dari pemerintah. “Ya Alhamdulillah. Saya mendapatkan bantuan dari kementrian Sosial Rp5 juta,” kata Mulyono.

Hal senada juga diungkapkan Sari. Ia adalah korban pengeboman Hotel JW Marriot, Jakarta Selatan. “Saya hanya mendapatkan bantuan dari pemerintah Rp3 juta saja. Itu belum maksimal dengan penderitaan yang saya alami,” ungkap dia.

Menurutnya hingga saat ini harus terus minum obat satu hari enam tablet untuk menyembuhkan penyakitnya. Direktur Eksekutif Aliansi Indonesia Damai, Hasibullah Satrawi, meminta pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Antiterorisme.

Ia menilai selama ini selama ini UU tersebut hanya bersifat pencegahan dan penindakan. Namun, tidak ada secara jelas mengenal penanganan untuk para korban aksi terorisme. “Dari pengalaman dan mendengar keterangan para korban. Ada tiga hal yang ingin kami sampaikan,” kata Satrawi.

Pertama, mendesak seluruh fraksi di DPR RI dan pemerintah untuk memasukkan hak-hak kompensasi korban terorisme. Kedua, lanjut Satrawi, pihaknya mendesak agar ketentuan kompensasi tidak melalui pengadilan.

Tetapi melalui asessmen dari lembaga terkait. Ketiga, meminta negara ada jaminan medis seluruh pengobatan terhadap korban aksi terorisme. (VV)

*Artikel ini pernah dimuat di Harian Jurnal Asia edisi 13 Februari 2017. [SWD]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *