Medan-ORBIT: Aliansi Indonesia Damai (AIDA) menegaskan selama ini Pemerintah Republik Indonesia belum mampu memenuhi hak ratusan korban terorisme seperti yang tercantum dalam UU Nomor No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Bahkan, menurut Direktur AIDA Hasibullah Satrawi, dari pemberitaan media massa, titik tekan revisi adalah penguatan kewenangan aparat lebih menekankan pada mencegah dan menindak teroris, bukan gantirugi terhadap korban.
“Isu penguatan hak korban terorisme tampaknya absen dalam naskah revisi UU tersebut,” ujar Hasbullah salam kegiatan short course penguatan persfektif korban dalam peliputan isu terorisme bagi insan media, Sabtu-Minggu, 11-12 Februari di Hotel Garuda Plaza, Medan.
Dibeberkannya, AIDA menemukan beberapa korban bom terorisme yang harus menunggu lama mendapatkan penanganan medis lantaran menunggu jaminan pembiayaan dari pemerintah. Saat masa pemulihan, korban juga tak sungguh merasakan kehadiran negara lantaran justru lebih banyak dibantu pihak swasta ataupun kedutaan besar negara lain.
“Dalam kasus teror Thamrin, AIDA menemukan korban yang sempat kerepotan saat masa pemulihan usai masa kritis. Padahal ada statemen langsung dari Presiden RI. Bagaimana pun tragedi terorisme disebabkan kelalaian negara melindungi keamanan warganya. Adalah kewajiban negara menanggung seluruh akibat yang terjadi, khususnya yang dialami para korban sejak masa kritis hingga pemulihan,” jelas dia.
Sambungnya lagi, teror Thamrin menunjukkan Indonesia masih belum betul-betul aman dari ancaman terorisme. Karenanya, dibutuhkan regulasi yang memadai untuk memastikan penderitaan korban terorisme tak berlipat ganda akibat absennya negara.
Dalam UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 36 disebutkan, setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi dari negara.
Hanya saja, sambungnya lagi yang sangat disayangkan adalah kompensasi tersebut diperoleh jika ada putusan pengadilan. “Rumusan kompensasi tidak realistis. Di Pasal 36-40 kompensasi dibayarkan melalui putusan pengadilan. Persoalannya adalah apakah semua masuk meja hijau? UU ini rumusan sifatnya mustahil. Kompensasi tersebut harusnya bisa dipermudah melalui assessment lembaga negara,” jelasnya.
Bahkan diakuinya, berdasarkan temuan AIDA saat masa kritis atau pascaterjadinya bom, banyak korban tidak langsung ditangani oleh rumahsakit karena tidak ada yang menjamin. “Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, AIDA mendorong agar revisi UU No 13 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga memfokuskan korban dari tindak kejahatan luar biasa itu. Diharapkan bisa deal dengan hak-hak korban,” tegas dia.
Sementara itu, Sofyan Tsauri mantan teroris serta yang terlibat dalam teror di Hamparan Perak, Deli Serdang beberapa waktu lalu bercerita, alasannya menjadi teroris sangat erat kaitannya dengan situasi global, umat Islam, politik, ekonomi yang terjadi di Indonesia saat itu.
“Terorisme tumbuh subur di negara konflik, bisa bersemai pikiran jihad. Dari sana kita bisa hidup dan menumbuhkan ideologi kami bisa tumbuh,” ujarnya saat hadir menjadi pembicara di kegiatan tersebut.
Disebutkannya, sejak 2000 silam, serangan terorisme juga lebih variatif berbagai model teror baru seperti racun, pembakaran, assasination, bom, fai dan lain-lain. Untuk pendanaan katanya, tak selalu tergantung dengan luar negeri, namun dari dermawan lokal.
“Namun sejak 2014 hampir semua aksi teror dilakukan oleh para pendukung ISIS. Kelompok-kelompok lain sekarang mengharamkan amaliat di Indonesia karena Indonesia negeri Muslim bisa mengakibatkan tumpahnya darah kaum muslimin. Tidak bagi pendukung ISIS karena faham takfiri mereka tidak menganggap mayoritas umat Islam di Indonesia sebagai muslim palsu,” kata dia.
Sementara itu, Mulyono salahseorang mantan korban terorisme bom Kuningan 2004 silam menuturkan, saat kejadian dia sedang melintas tepat di depan Kuningan untuk melakukan pertemuan dengan kliennya. “Saya di dalam mobil saat itu. Rahang saja hancur, padahal jaraknya dari lokasi kira-kira 200 meter,” kenang pria yang bekerja di salahsatu bank tersebut.
Dikisahkan bapak dua anak itu, untuk mengobati rahangnya tersebut Mulyono harus berobat hingga ke Australia dan menjalani puluhan prosedur operasi. “Sakit sekali saat itu. Saya harus makan dari hidung selama berbulan-bulan. Dan rasanya itu sakit sekali,” ungkapnya.
Dia juga mengaku, butuh waktu bertahun-tahun untuk memulihkan rasa percaya dirinya. “Selama delapan tahun, saya tiap kali berbicara tidak berani memandang. Baru-baru ini saya mau lebih terbuka. Kalau bicara perasaan, sudah tidak sakit. Namun fisik saya masih sakit sampai sekarang,” tuturnya haru.
Sementara itu, Iswanto yang tergabung dalam Tim Perdamaian (mantan pelaku dan korban terorisme) mengaku bergabung dengan Jamaah Islamiyah pada 1997 silam. Hal itu berawal saat dirinya masuk ke pesantren beberapa tahun sebelumnya. “Bukan untuk sekolah dan tidak ikut lembaga formal. Yang lebh ditekankan hanya dakwah dan berjihad, bagaimana berperang dan berkonflik. Terutama menanamkan kebencian dengan non muslim,” jelas dia.
Menebarkan Ketakutan
Setelah bergabung cukup lama, akhirnya pada 2003 pascabom Bali 1, dirinya memutuskan untuk berhenti. “Ada beberapa hal yang mendasari saya kembali, saya sadar kalau berjihad bukan hanya perang,” katanya.
Lulusan S2 itu mengaku tak bisa menahan persaaannya saat bertemu dengan AIDA dan melihat dampak yang sudah ditimbulkan dari aksi terorisme itu. Dia juga memohon maaf kepada korban dan keluarga korban akibat perbuatannya. “Secara pribadi mohon maaf kepada teman-teman korban, menyakiti dan menghilangkan keluarga. Bersama tim AIDA dan tetap misi perdamaian sehingga tak terjadi kejadian seperti dahulu,” katanya.
Sementara itu, Direktur Indonesia New Media Watch Agus Sudibyo menuturkan, sejumlah pemberitaan yang dilakukan di televisi saat ini kerap dimanfaatkan pelaku teror menjalankan aksinya.
“Pemberitaan intensif media adalah yg mereka (teroris-red) kehendaki. Pemberitaan media bisa menguntungkan terorisme untuk mengkaklukasi keadaaan. Bahkan melalui media mereka menebarkan ketakutan,†jelas mantan anggota Dewan Pers periode 2010-2013.
Korban Trauma
Agus menyarankan, kepada jurnalis yang melakukan peliputan terorisme untuk menghindari profiling (pelebelan) baik agama maupun etnis. “Jangan sebut agama atau suku, atau hal lain yang melekat. Makanya jurnalis diharap dapat menghitung dampak berita, kasus bom by bom yang terjadi, apakah akan berdampak lebih besar atau tidak, harus ditimbang-timbang,” jelasnya.
Dia juga menekankan, jurnalisme bukanlah sebuah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan. “Jadi, jangan fanatik terhadap jurnalisme untuk mencapai tujuan yang lebih besar,” katanya.
Lebih jauh diterangkannya, peliputan korban teroris juga menjadi bagian penting yang harus dilakukan jurnalis ketika suatu hari mendapatkan tugas tersebut. Hanya saja, wartawan diharapkan bisa melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan perspektif korban. “Perspektif korban tidak harus mewawancarai korban, namun bisa dari pihak yang sudah memahami konteks korban. Sebab bisa saja korban trauma,” jelas dia.
Hadir juga dalam kegiatan itu, Susi korban bom JW Marriot, Sudirman korban bom Kuningan (Kedubes Australia), Hanif Suranto (Universitas Multimedia Nusantara). Or-07
(SWD)
