Merawat Perdamaian Pasca-Pilkada
Tahun 2017 telah memulai era baru bagi perempuan. Pawai perempuan yang mengambil tempat di seluruh dunia dari Amerika Serikat, ke Indonesia dengan laki-laki, dan perempuan berbaris untuk kesetaraan. Hari Perempuan Internasional ini terasa lebih penting daripada sebelumnya.
Dimulai dengan protes yang bertepatan dengan hari pertama Presiden AS Donald Trump di kantor, dan telah berubah menjadi gerakan global yang melibatkan laki-laki dan perempuan. Wanita berada di garis depan revolusi; mengejutkan, mengingat wanita secara tidak proporsional terdampak oleh begitu banyak ketaksetaraan di dunia ini.
Sekitar 15.000 kilometer jauhnya dari Washington, perempuan di desa kecil Gampong Cot Malem di Aceh berjuang untuk perdamaian. Desa mereka telah mengalami konflik puluhan tahun, tsunami tahun 2004 dan periode pemulihan berbatu menyusul Nota Kesepahaman Helsinki tahun 2005.
Rakyat Aceh telah hidup dalam damai selama hampir 12 tahun. Tapi itu tidak berarti upaya perdamaian telah berakhir. Bulan lalu, saya berangkat ke Banda Aceh untuk membuat film pendek dengan United Nations Development Program (UNDP) Indonesia, mendokumentasikan upaya peradilan adat perempuan, atau adat pemimpin yang menjaga perdamaian di desa mereka. UNDP, dengan dukungan dari Norwegia, telah melatih perempuan untuk lebih menyelesaikan konflik dan mempromosikan toleransi di antara masyarakat.
Setelah mewawancarai wanita-wanita luar biasa ini dan orang-orang yang telah mereka bantu, satu hal membekas dalam benak saya: perempuan menanggung beban konflik, baik itu bersenjata atau dalam rumah tangga mereka sendiri. Mereka juga memiliki ketahanan yang luar biasa karena mereka adalah perempuan.
Aktivis Suraiya Kamaruzzaman, pendiri organisasi perempuan pertama di Aceh, Bunga Aceh, mengatakan perempuan adalah penjaga perdamaian alam dan negosiator. Dia menunjukkan bahwa ketika perempuan Indonesia pergi ke pasar tradisional dan menemukan sesuatu yang mereka sukai, mereka bernegosiasi. Mereka datang dari pasar dengan harga yang membuat kedua belah pihak senang. Entah itu di pasar tradisional atau di dalam rumah tangga mereka, wanita bernegosiasi setiap hari.
Pemimpin perempuan dalam sistem peradilan adat menggunakan keterampilan negosiasi mereka untuk meningkatkan kehidupan. Saat bertemu mereka, saya belajar apa yang dapat dilakukan kepemimpinan perempuan bagi masyarakat. Menurut para pemimpin adat, tidak mudah untuk meyakinkan laki-laki atau perempuan bahwa mereka harus mengambil peran kepemimpinan, tetapi mereka telah membuktikan metode mereka berhasil. Wanita lebih suka menggunakan sistem adat untuk menyelesaikan sengketa. Ini efisien secara ekonomi, dan kepercayaan di antara mereka berperan besar, terutama untuk kasus-kasus kekerasan domestik. Konflik dapat diselesaikan dengan cepat dan diam-diam.
Suami dari seorang wanita yang saya temui, Asnawiyah, menuangkan bensin kepadanya setelah ia menolak untuk memberinya uang. Laki-laki itu berlari ke pemimpin adat Yusra untuk menangani situasi itu, sementara Asnawiyah melapor ke polisi, menuntut dia dimasukkan ke dalam penjara. Polisi memberi Yusra kebebasan penuh untuk menangani situasi, dan konflik itu diselesaikan dengan cara damai. Suami Asnawiyah sudah tidak pernah mengulangi pelanggaran.
“Wanita di sini lelah menjadi terbelakang,” kata Yusra. “Kami menyumbang 50 persen dari populasi, tapi kami kurang terwakili.”
Kami juga berbicara dengan H. Badruzzaman Ismail, kepala dewan adat Aceh, yang mengingatkan saya bahwa “Aceh memiliki sejarah kuat tentang pahlawan-pahlawan wanita, khususnya sebagai penjaga perdamaian. Sekarang kita perlu melanjutkan tradisi itu.”
Memastikan lebih banyak perempuan berada di posisi kepemimpinan dalam sistem peradilan Aceh adalah salah satu cara menghormati wanita, seperti pahlawan nasional Indonesia Cut Nyak Dien, yang berjuang melawan penindasan selama lebih dari 25 tahun.
Hari ini, Aceh damai, namun, para pembangun perdamaian masih dibutuhkan. Seperti yang dikatakan oleh Suraiya: “Anda butuh dialog untuk menghentikan konflik. Tokoh-tokoh adat membuat dialog terjadi.”
Para pemimpin perempuan Aceh sungguh merupakan satu bagian dari perjuangan gerakan global untuk perdamaian, kesetaraan dan keadilan.
Hannah Al Rashid
Penulis adalah seorang aktor dan PBB SDG penggerak untuk kesetaraan gender.
