PEMERINTAH diharapkan bisa meluluskan permintaan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme yang realisasinya tidak sebatas pada kesembuhan fisik semata. Tekanan psikis yang merupakan imbas dari kejahatan keji tersebut juga semestinya diperhatikan.
Demikian dikemukakan Direktur Aliansi Indonesia Damai (AIDA) Hasibullah Sastrawi dan Ketua Yayasan Penyintas Indonesia (YPI) Sucipto Hari Wibowo, di Jakarta, kemarin.
Dalam pertemuan itu, Hasibullah dan Sucipto pun membacakan pernyataan sikap terkait aksi dan ancaman terorisme yang menyasar sejumlah tempat ibadah di Tanah Air, seperti Gereja Oikumene Samarinda, Wihara Budi Dharma Singkawang, dan Gereja Paroki Gembala Baik Batu.
“Aksi terorisme itu telah mengusik kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui kegiatan ini kami menyampaikan belasungkawa dan solidaritas yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban,” ujar Hasibullah.
Sucipto menambahkan pada prinsipnya seluruh korban terorisme sulit menghadapi realitas musibah yang menimpa. Korban telah mengalami fase terpuruk dan perlu proses panjang untuk bangkit kembali.
“Mereka juga butuh pendampingan dan kehadiran pemerintah agar bisa kuat menjalani hidup,” ungkapnya.
Dari sisi peraturan perundangan, Hasibullah berharap Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang masih diproses oleh pihak legislatif akan mampu menjawab aspirasi para korban. AIDA dan YPI yang pernah diundang DPR pun telah memberikan beberapa usulan penting, di antaranya mengenai kejelasan definisi korban.
“Negara juga harus mengumumkan atau memberikan jaminan bagi seluruh pembiayaan medis, terutama di masa kritis. Karena pengalaman di lapangan biasanya korban tidak ditangani tim medis sebelum ada jaminan dari keluarga dan pihak lain,” papar Hasibullah.
Di kesempatan tersebut, AIDA dan YPI juga mendorong Korps Bhayangkara bekerja keras untuk mencegah timbulnya aksi kekerasan lainnya. (Gol/P-1) [SWD]
Artikel ini pernah dimuat di harian Media Indonesia, edisi Jum’at, 18 November 2016.