Polri sepakat memperpanjang perjanjian kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pertemuan di Mabes Polri, Senin (8/5). Ini adalah rencana perpanjangan MoU antara Polri denga LPSK sejak 2010-2013 dan 2013-2017.
“Kita mau perpanjangan yang kedua. Tapi belum ditandatangani karena ada beberapa tambahan. Salah satunya kita masukkan soal suket (surat keterangan) korban terorisme dari kepolisian bersama LPSK,” kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.
Saat itu Haris baru saja menggelar pertemuan tertutup dengan Kapolri Jendral Tito Karnavian.
Dalam kesempatan ini LPSk menyampaikan berbagai hal terkait kerjasama LPSK dengan Polri selama ini.
Saat ini personel Polri yang bekerja di LPSK masih kurang sehingga pihaknya juga sekaligus minta tambahan dari Polri. Dimana, menurut Haris, Tito setuju memperpanjang Memorandum of Understanding (MoU) dan menambah personil.
Hal lain yang disampaikan Haris adalah soal penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Dalam kasus TPPO selama ini pihak kepolisian sudah merekomendasikan saksi atau korban yang membutuhkan perlindungan ke LPSK dan ini berjalan cukup baik,” katanya.
Namun, LPSK berharap rekomendasi kepada korban sebaiknya disampaikan lebih awal sehingga penanganan terhadap korban dan saksi lebih baik. Juga perhitungan kerugian dari sisi korban dapat dimasukkan dalam BAP sehingga korban TPPO dapat mengajukan restitusi atau ganti rugi dalam protes peradilan nanti.
“Sedang terkait korban serangan aksi terorisme, dimana kami juga menangani banyak korban teroris, ada beberapa kesulitan dari korban, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” katanya.
Itu karena mereka tidak punya suket dari polisi bahwa mereka adalah korban. Sebagai korban mereka juga berhak mendapatkan kompensasi dari negara. [FAR/W-12] (SWD)
*Artikel ini pernah dimuat di harian Suara Pembaruan edisi 9 Mei 2017.