HomeOpiniAgama sebagai Jalan Antikorupsi

Agama sebagai Jalan Antikorupsi

Oleh Ahmad Tholabi Kharlie, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Artikel ini dimuat di Kompas.id pada 25 Desember 2025

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan serial buku antikorupsi dalam perspektif lintas agama merupakan tonggak penting bagi pendidikan moral publik di Indonesia. Kolaborasi lembaga antirasuah dengan sejumlah direktorat jenderal di Kementerian Agama ini tidak hanya menghadirkan literatur etis, tetapi lebih dari itu mempertegas pesan mendasar bahwa korupsi adalah musuh keimanan yang dapat meruntuhkan martabat kemanusiaan.

Serial ini mengundang umat beragama untuk menghidupkan ibadah lewat tindakan nyata melalui integritas, yakni dengan keberanian menolak gratifikasi, ketamakan, pemerasan, hidup konsumtif, dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam pengantarnya, Menteri Agama menekankan bahwa nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial tidak berhenti pada ajaran normatif. Nilai-nilai itu menuntut perwujudan dalam hidup beragama, apa pun tradisinya, baik Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, maupun Khonghucu.

Artinya, agama tidak boleh dipinggirkan dari kerja-kerja pemberantasan korupsi. Sebaliknya, agama harus diposisikan secara proporsional sebagai penyangga karakter publik yang memperkuat hukum dan budaya antikorupsi.

Etika lintas agama

Saat seseorang menyalahgunakan amanah, yang terluka bukan hanya aturan, melainkan juga martabat. Itulah yang dimaksud Paus Fransiskus ketika menyebut korupsi sebagai penyakit sosial yang merampas martabat kemanusiaan, sebuah kejahatan yang membusuk dari dalam hati.

Baca juga Membangkitkan (Nurani) Karakter Bangsa

Sejalan dengan itu, ajaran Islam memandang pengkhianatan terhadap amanah publik sebagai tindakan yang merusak tatanan sosial, menindas orang miskin, dan meruntuhkan kepercayaan publik. Sementara ajaran Buddha lebih jauh menegaskan bahwa keserakahan, sebagai salah satu akar korupsi, adalah sumber penderitaan (dukkha) sekaligus bentuk penyimpangan dari sila moral.

Melalui serat nilai tersebut, jelaslah bahwa korupsi adalah tindakan anti-kemanusiaan. Ia menghancurkan solidaritas, memperdalam kemiskinan, merampas hak rakyat, dan menodai keimanan. Dengan begitu, melawan korupsi sejatinya tidak hanya dimaknai sebagai penegakan hukum, tetapi juga ”ibadah sosial” yang menghidupkan etika publik.

Nilai-nilai keagamaan dalam buku-buku tersebut tidak dibiarkan tinggal sebagai serpihan teks-teks suci. Ia dibaca ulang dalam konteks situasi korupsi di era modern, sehingga tiap tradisi keagamaan memberi sumbangan etis yang khas dan saling menopang dalam membangun budaya antikorupsi.

Baca juga Tokoh Agama Berperan Penting Tangkal Ideologi Kekerasan

Pertama, menegakkan amanah sebagai identitas keimanan. Dalam tradisi etik Islam, amanah bukan hanya urusan tanggung jawab jabatan, melainkan cermin keimanan. Maka, pejabat yang memperkaya diri dari kekuasaan sejatinya ia tengah mengkhianati bukan hanya publik, melainkan juga keimanannya itu sendiri.

Kedua, menolak keserakahan sebagai jalan membebaskan diri. Ajaran Buddhis menolak korupsi atas dasar pemurnian diri. Dengan menolak keserakahan, seseorang menjalani sila moral dan mencapai ketenangan batin. Korupsi, bagi Buddhis, akan memperbudak manusia pada nafsu yang menutup jalan pembebasan spiritualnya.

Ketiga, dharma sebagai kompas integritas. Ajaran dharma mengajarkan keadilan dan pengendalian diri. Kejujuran dalam perspektif Hindu adalah cara manusia dalam menjalankan dharma. Sikap antikorupsi, dengan demikian, menjadi laku spiritual yang menjaga keseimbangan hidup.

Keempat, iman yang berwujud dalam tata kelola publik. Bagi Gereja Katolik, integritas dipahami sebagai bentuk kesetiaan kepada Allah yang memanggil manusia untuk melayani sesama dalam kasih dan keadilan. Karena itu, sikap antikorupsi menjadi tindakan pembebasan, yakni membongkar struktur dosa sosial yang menindas martabat manusia.

Kelima, laku kebajikan bagi kepemimpinan publik. Dalam tradisi Khonghucu, seorang pemimpin harus mengejawantahkan kebajikan (dé), yang berlandaskan ren (cinta kasih), yi (kebenaran), dan li (kepatutan). Pemimpin yang rakus dianggap telah gagal menjalankan mandat moral Tian (Yang Maha Esa).

Keenam, panggilan profetis untuk menghadirkan keadilan. Tradisi Kristen Protestan memandang integritas sebagai kesaksian iman. Hidup benar berarti merespons panggilan Allah untuk menghadirkan kasih dan keadilan di tengah kehidupan sosial. Maka, melawan korupsi adalah bentuk pelayanan kepada sesama karena tindakan itu sebagai bentuk menghadirkan kebenaran Allah dalam ruang publik dan menjaga martabat manusia dari dampak dosa sosial.

Pendidikan moral publik

Buku-buku terbitan KPK ini mengajak masyarakat menumbuhkan kesadaran bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan fondasi moral yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan.

Korupsi merusak kepercayaan, menindas kelompok miskin, dan merampas hak anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang adil, serta kehidupan ekonomi yang bermartabat. Karena itu, perlawanan terhadap korupsi harus dijiwai oleh gerakan kultural dan nilai keagamaan yang membangun integritas bersama.

Di sinilah peran strategis agama menemukan bentuknya, yakni sebagai etika sosial yang membimbing tindakan dan menumbuhkan integritas dalam kehidupan publik.

Rumah-rumah ibadah dapat dijadikan pusat edukasi moral publik. Kemudian pengajaran keagamaan bisa diformat dalam kurikulum yang memasukkan nilai-nilai integritas dan praktik antikorupsi. Demikian pula madrasah, pesantren, sekolah Katolik, seminari, pasraman Hindu, wihara, kelenteng, dan gereja dapat menjadi ruang pendidikan antikorupsi yang sistemik dan sistematis.

Bahkan, tokoh agama harus tampil sebagai teladan integritas. Keteladanan itu terwujud dalam sikap menolak gratifikasi, menjaga jarak dari politik transaksional, serta tidak memberi legitimasi moral kepada kekuasaan yang menyimpang. Peran mereka menyentuh pembinaan nurani umat, mengarahkan pelayanan publik yang jujur, dan menguatkan komitmen etika di tengah masyarakat.

Keteladanan tokoh agama menjadi penyangga moral yang mengingatkan penguasa, mendampingi masyarakat kecil yang dirugikan oleh penyalahgunaan wewenang, dan menumbuhkan budaya transparansi dalam kehidupan sosial. Integritas mereka menjadi sumber inspirasi yang menghidupkan nilai keimanan dalam kepemimpinan dan layanan publik.

Langkah lain untuk memperkuat sinergi antara agama dan KPK dapat dilakukan dengan menghadirkan sertifikasi etika publik bagi calon pejabat negara dan aparatur pemerintahan. Sertifikasi ini berisi pelatihan administratif yang diimbangi dengan pembinaan moral oleh tokoh lintas agama dan akademisi untuk membentuk karakter yang berintegritas.

Pejabat yang menerima mandat publik diharapkan telah melalui proses yang memadukan kemampuan tata kelola dan kepekaan etis, sehingga tanggung jawab jabatan dijalankan dengan kesadaran moral yang kuat.

KPK juga dapat memperluas kolaborasi riset dengan perguruan tinggi keagamaan dan fakultas hukum untuk mengembangkan kebijakan publik berbasis moral, serta menyusun ”kode etik integritas nasional” yang menggabungkan nilai-nilai agama dan prinsip tata kelola modern.

Melalui riset multidisipliner, strategi pemberantasan korupsi dapat diperluas menjadi pembangunan ekosistem integritas yang hidup dalam kebijakan, pendidikan publik, dan praktik tata kelola negara.

Namun, pada akhirnya, pencegahan korupsi tidak dapat dilepaskan dari keteladanan moral para pemimpin dan partisipasi umat beragama. Agama-agama sejatinya memiliki modal besar untuk membangkitkan gerakan ini karena agama berbicara pada ruang terdalam manusia, yakni hati nurani.

Ketika hati nurani hidup bersama nilai-nilai keimanan, maka kejujuran menjadi bagian dari ibadah, amanah menjadi kehormatan yang harus dijunjung tinggi, dan pelayanan publik menjadi ladang pengabdian.

Dalam semangat itu, agama harus mampu menjadi pelita yang menerangi lorong-lorong gelap kekuasaan, bukan menjadi bagian dari kegelapan itu. Jika korupsi merusak kemanusiaan, maka melawan korupsi adalah martabat keimanan. Jika korupsi merampas hak rakyat, maka menolak korupsi adalah bentuk tertinggi dari keadilan sosial.

Integritas adalah ibadah, dan agama menjaga integritas agar manusia tetap bermartabat sebagai khalifah di muka bumi.

Most Popular

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

More from Author

Fathudin, Kembali ke Fitrah (Bagian terakhir)

Mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI), Fathudin mengaku apa yang sudah dilakukan...

Perubahan Klien Jadi Ukuran Keberhasilan PK Bapas

Aliansi Indonesia Damai- Ukuran keberhasilan tugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas bukan sekadar...

PK Bapas Harus Memahami Perspektif Korban Terorisme

Aliansi Indonesia Damai- "Tugas kita (Pembimbing Kemasyarakatan Bapas) bukan sekadar melakukan...

Semangat Hari Pahlawan dan Mentalitas Bangsa

Oleh Ahmad Thonthowi Djauhari, Anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni Institut Teknologi...

Fathudin, Kembali ke Fitrah (Bagian terakhir)

Mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI), Fathudin mengaku apa yang sudah dilakukan para pihak terhadap anggota Jemaah Islamiyah (JI) tentunya bukan mengubah atau mencuci otak jemaah, melainkan mengembalikan fitrah pemahaman Jemaah. "Apa yang sudah disampaikan para pihak tentang mengembalikan fitrah pemahaman dan perjuangan kami, bahwa perjuangan yang kami pilih,...

Perubahan Klien Jadi Ukuran Keberhasilan PK Bapas

Aliansi Indonesia Damai- Ukuran keberhasilan tugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas bukan sekadar kepatuhan klien dalam memenuhi kewajiban lapor. Keberhasilan harus tercermin dari perubahan cara pandang, sikap, perilaku, kemampuan bertanggung jawab, dan terputusnya keterikatan klien dengan jaringan kekerasan. Demikian dinyatakan Kusnali, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan...

PK Bapas Harus Memahami Perspektif Korban Terorisme

Aliansi Indonesia Damai- "Tugas kita (Pembimbing Kemasyarakatan Bapas) bukan sekadar melakukan pengawasan terhadap klien, tetapi juga mendampingi proses perubahan perilaku, membangun kesadaran, mengembangkan tanggung jawab sosial, serta mempersiapkan klien agar mampu kembali menjadi bagian dari masyarakat secara positif dan produktif." Demikian disampaikan Kusnali, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Direktorat...

Menjadi Kiblat Demokrasi Dunia Islam

Semenjak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) pada 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo Subianto langsung tancap gas, termasuk di bidang politik luar negeri. Prabowo banyak menghadiri forum-forum internasional, baik di kalangan negara-negara yang dekat dengan Amerika Serikat (AS)-Uni Eropa, negara-negara yang dekat dengan Rusia-Tiongkok atau bahkan forum...

Semangat Hari Pahlawan dan Mentalitas Bangsa

Oleh Ahmad Thonthowi Djauhari, Anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS) Perjuangan kemerdekaan sering digambarkan heroik, tak terkecuali dalam peristiwa 10 November 1945. Orasi Bung Tomo yang membakar semangat arek-arek Suroboyo sering diputar kembali untuk memperingati Hari Pahlawan. ”Lebih baik kita hancur lebur daripada...

Kisah Korban Memperkuat untuk Tinggalkan Ekstremisme

Aliansi Indonesia Damai- Dahulu kala ketika ada aksi pengeboman (amaliyat) kami langsung meneriakan takbir Allahu Akbar dengan lantang berulang-ulang. Sama sekali tidak kepikiran bagaimana para korban dari aksi pengeboman tersebut. Demikian dinyatakan mantan anggota jaringan kelompok ekstrem, Kurnia Widodo dalam Pelatihan Pembangunan Perdamaian di Kalangan Tokoh Agama di...

Sekolah Aman Dimulai dari Budaya, bukan Regulasi

Oleh Nurhattati Fuad Guru Besar Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Anggota Dewan Pendidikan Nasional SEKOLAH seharusnya menjadi ruang paling aman setelah keluarga. Dalam rumah, anak tertanam kesadaran, peroleh pengetahuan dan pengalaman langsung untuk membangun persaudaraan, empati, persahabatan, kepercayaan diri, dan belajar menghargai sesama. Namun, kenyataan nya, sangat...

Pemikiran JAD Sangat Berbahaya

Aliansi Indonesia Damai- Pemikiran kelompok Jamaah Ansharud Daulah (JAD), kelompok pendukung ISIS di Indonesia sangat ekstrem dan berbahaya. Bahkan, saking ekstrem dan bahayanya, mereka mengkafirkan dirinya sendiri. Demikian dinyatakan Iskandar alias Alexander Rumatery, mantan amir Jamaah Ansharud Daulah (JAD), dalam Pelatihan Pembangunan Perdamaian di Kalangan Tokoh Agama yang...

Sjahrir dan Ujian Kesetiaan

Oleh Virdika Rizky Utama, Mahasiswa Doktoral Public Policy and Global Affairs, Nanyang Technological University, Singapura Pada 27 Juni 1946, Perdana Menteri Sutan Sjahrir diculik di Surakarta. Penculiknya sesama Republiken, sekelompok perwira dan politisi yang yakin perundingan dengan Belanda sama artinya dengan menjual kemerdekaan yang baru berumur sepuluh bulan....

Meneladani Pemaafan Nabi Muhammad

Aliansi Indonesia Damai- Penyintas bom Kuningan, Josuwa Ramos mengaku sempat marah dan dendam terhadap pelaku terorisme. Akibat bom yang meledak di depan tempat kerjanya Kedutaan Besar Australia, ia mengalami luka-luka dan kehilangan beberapa rekan kerjanya. Hingga sekarang ia masih melakukan perawatan medis dan minum obat secara rutin. “Setelah...

Fathudin, Sempat Euforia Ada Amaliyat (Bag. 2)

Mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI), Fathudin, membuka suara mengenai dinamika internal, aliran dana, hingga strategi teror yang pernah dijalankan oleh kelompoknya. Pengakuan ini disampaikannya dalam kegiatan Pelatihan Pembangunan Perdamaian di Kalangan Tokoh Agama yang digelar Aliansi Indonesia Damai (AIDA) di Kota Medan, Sumatera Utara, pada September...

Jangan Pernah Lelah Mencintai Indonesia

Oleh: Sri Mulyani Indrawati Ekonom; Akademisi; Ketua Bersama Independen (Independent Co-Chair) untuk Asosiasi Pembangunan Internasional (International Development Association/IDA) ke-22 di Bank Dunia (World Bank); Menteri Keuangan RI (2005-2010; 2016-2024; 2024-2025) ”Jangan pernah lelah mencintai Indonesia.” Kalimat ini sering saya ucapkan dalam berbagai kesempatan. Mencintai Indonesia memerlukan ketahanan, kesabaran,...