Tantangan Perdamaian di Tahun 2026
Memasuki tahun 2026, situasi dunia internasional dan regional dilanda tantangan yang sungguh tidak diharapkan. Sementara itu, secara nasional, kita sebagai bangsa Indonesia masih menghadapi ujian perdamaian yang membutuhkan kerjasama semua elemen bangsa.
Dunia dikejutkan dengan langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang melakukan “aksi militer” di Venezuela, di Amerika Latin dengan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores, sang ibu negara, pada awal Januari 2026. Tidak hanya itu, Trump juga mengancam untuk melakukan aksi serupa di Kuba, Kolombia serta menyatakan akan menguasai Greenland yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Denmark. Hal itu telah mengancam sendi-sendi perdamaian dunia dan tatanan hukum internasional sejak pasca-Perang Dunia II.
Jika tahun 2025, tantangan perdamaian hanya terfokus di Gaza, Iran dan Israel atau di kawasan Timur Tengah, kini masalah perdamaian dunia menular ke benua Amerika Latin, bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik yang lebih meningkat antara AS dan sekutunya di Eropa. Terbaru, AS juga menarik dari 31 organisasi PBB dan 35 Non-PBB yang selama setengah abad lebih menopang pembangunan dan perdamaian dunia.
Baca juga Tetap Damai di Era Disrupsi
Secara regional, wilayah Yaman yang makin tidak stabil telah menguatkan ketegangan antara Arab Saudi yang mengambil posisi berseberangan dengan Uni Emirat Arab (UEA) melalui proxi atau aksi langsung kedua negara tersebut di semenanjung Yaman. Perang sesama bangsa Arab pun kembali dipertontonkan, di tengah aksi militer Israel terhadap warga Palestina.
Kawasan Asia Tenggara, yang dihuni bangsa kulit hitam manis campuran Indochina juga tak mau kalah “adu alat perang”. Thailand dan Kamboja memperlihatkan ketidakmampuan para pemimpin menghadapi situasi domestik ataupun ketetanggaan yang dinamis dan penuh gejolak.
Indonesia telah mengambil posisi nonblok dan multilateralisme yang tangguh dalam menghadapi berbagai konflik global dan regional. Terhadap dinamika di atas, pemerintah perlu terus mengambil langkah-langkah yang tepat dan penting, terutama demi kepentingan nasional, perdamaian regional dan keselamatan dunia internasional dari perang besar yang menghancurkan.
Meskipun Indonesia menghadapi kendala seperti bencana alam, krisis lingkungan dan ekologi, serta lambannya pertumbuhan ekonomi, situasi politik dan perdamaian harus tetap dijaga dengan berbagai cara.
Para pemimpin umat, partai politik, tokoh bangsa, pejabat negara/publik serta pelaku bisnis di berbagai tingkatan dan wilayah harus senantiasa berkomunikasi dan bekerjasama untuk mengedepankan kepentinga nasional dan perdamaian.
Seperti pesan salah seorang penyintas terorisme (kasus bom Kuningan 2004) Sudirman Thalib, “perdamaian bukan saja tanggung jawab korban dan mantan pelaku terorisme, melainkan tugas kita semua sebagai bangsa.”
Perang dan kekerasan hanya memuaskan segelintir elit dan para pelaku dengan ideologi ekstrem. Tetapi dampak perang dan kekerasan akan sangat amat memilukan bagi korban, yang memikul trauma dan penderitaan sepanjang hidup.
Belajar dari kisah korban dan mantan pelaku terorisme, sebagai bangsa, kita harus selalu tangguh untuk menyerukan perdamaian di mana pun dan apapun kondisinya.
