HomeOpiniPenataan Ruang Digital untuk...

Penataan Ruang Digital untuk Generasi Masa Depan

Oleh Ikhsan Darmawan, Ketua Klaster Riset Teknologi dan Politik, Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia

Artikel ini berasal dari Kompas.id yang terbit pada 27 Maret 2026

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, atau biasa disebut dengan PP Tunas, akan mulai diterapkan mulai 28 Maret 2026. Kementerian Komdigi juga telah menerbitkan Permenkomdigi No 9/2026 sebagai pedoman teknis untuk PP tersebut.

Kedua aturan tersebut dirancang untuk mewujudkan ruang digital yang aman serta mengatasi pengaruh negatif ruang digital, seperti konten tidak layak, kecanduan digital, serta eksploitasi terhadap data anak. Dengan dikeluarkannya dua aturan ini, Indonesia menjadi negara berikutnya di dunia yang telah mengatur tentang pembatasan ruang digital untuk anak setelah Australia, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, China, Vietnam, Uni Emirat Arab, dan Uni Eropa.

Kedua aturan di atas wajib diapresiasi karena memberikan angin segar bagi peran negara melindungi generasi masa depan dari pengaruh negatif yang didapat dari ruang digital. Hal ini mengingat, menurut Biro Pusat Statisitik (BPS), sebanyak 35,57 persen anak usia 0-6 tahun sudah bisa mengakses internet (Kemkomidigi, 2025). Akan tetapi, penerapan aturan ini akan menemui jalan yang terjal.

Baca juga: Cerdas Bermedia Sosial

Oleh karena itu, tulisan ini berusaha untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana PP Tunas akan berjalan ke depannya sebagai usaha pemerintah untuk melindungi generasi masa depan di ruang digital? Penulis berpendapat bahwa implementasi PP Tunas tidak akan berjalan dengan mudah dikarenakan setidaknya akan dipengaruhi oleh dua faktor penting, yaitu isi (alias content) kebijakan dan konteks (atau context).

Konten dan konteks

Merile S Grindle dalam bukunya, Politics and Policy Implementation in the Third World (2017), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tidak bisa dilepaskan dari dua faktor penting, yaitu content of policy dan context of implementation. Content of policy mencakup, antara lain, kepentingan yang terdampak, jenis-jenis keuntungan, dan pihak yang mengimplementasikan program. Sementara itu, context of implementation meliputi sejumlah hal. Salah satunya adalah soal kepatuhan.

Dari sisi content, baik PP No 17/2025 ataupun Permenkomdigi No 9/2026 telah berusaha mencakup sejumlah hal, antara lain, pelindungan anak lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan komersialisasi, larangan profiling data anak, penerapan batasan usia dan pengawasan ketat dalam pembuatan akun, larangan menjadikan anak sebagai komoditas dalam ekosistem digital, dan sanksi tegas bagi platform yang melanggar aturan (Kemkomdigi, 2025).

Baca juga: Rekayasa Media Sosial yang Meresahkan

Dari sisi kepentingan yang terdampak, PP Tunas akan berdampak pada perusahaan-perusahaan Penyedia Sistem Elektronik (PSE) dikarenakan sedikit banyak perusahaan-perusahaan tersebut berpotensi untuk mengalami penurunan keuntungan karena jumlah pengguna yang mungkin akan berkurang.

Akan tetapi, dari sisi keuntungan, PP Tunas dapat menyelamatkan generasi masa depan Indonesia dari kemungkinan terdampak oleh sisi-sisi negatif ruang digital. Selain itu, terkait pihak yang mengimplementasikan, PP Tunas mengandalkan kerja sama dari sejumlah pihak, dari mulai pemerintah pusat, PSE, orangtua/wali, masyarakat, lembaga pendidikan, sampai dengan lembaga independen.

Di satu sisi, PP tersebut terlihat komprehensif melibatkan banyak pihak, tetapi di sisi lain masih sangat besar potensi pelibatan tersebut tidak sepenuhnya terwujud di tataran praktiknya. Hal itu yang disebut dengan pentingnya konteks, termasuk soal kepatuhan. Berkaca dari kasus Australia, dua perusahaan besar, yaitu TikTok dan Snapchat, sempat menyatakan ketidaksetujuannya terhadap larangan penggunaan media sosial untuk anak dalam dengar pendapat yang dilakukan Parlemen Australia pada Oktober 2025 (Euronews, 2025). Meskipun demikian, kedua perusahaan itu juga menyatakan akan mengikuti aturan di negara tersebut.

Baca juga: Ilusi Media Sosial

Dalam konteks di Indonesia, sejauh ini baru ”X” yang menyatakan akan patuh pada PP Tunas. Sementara perusahaan-perusahaan lain belum jelas sikap mereka terhadap keberadaan PP Tunas. Ketidakjelasan sikap PSE selain ”X” ini berpotensi untuk membuat implementasi PP Tunas tidak berjalan sesuai harapan. Selain soal kepatuhan PSE, kepatuhan dan peran orangtua juga tak kalah pentingnya. PP Tunas agak terkesan meletakkan tanggung jawab utama kepada para orangtua. Cara berpikir ini tidak sepenuhnya salah. Hanya saja, di ranah praktik, kemungkinan terjadi ketidaksesuaian antara cita-cita dan realitas cukup besar.

Sebagai contoh, gadget telah menjadi sesuatu yang melekat pada banyak orangtua dan anak. Tidak jarang terjadi situasi di mana orangtua lebih memilih untuk menenangkan anak dengan gawai demi tujuan praktis jangka pendek ”menenangkan” para anak mereka. Terkait hal itu, bukan tidak mungkin, selama ini para anak juga telah berseluncur di sistem elektronik menggunakan akun orangtua mereka. Dalam situasi seperti ini, PP Tunas akan menjadi semacam ”macan kertas” yang terlihat ganas di atas kertas, tetapi ompong di tataran praktik. Di tambah lagi, sejauh ini masih sulit diketahui sejauh mana orangtua yang melakukan pengawasan terhadap bagaimana anak mereka berseluncur di ruang digital.

Sebagai penutup, faktor content dan context akan berpotensi memengaruhi penataan ruang digital untuk generasi masa depan lewat implementasi PP Tunas. Pemerintah harus mengevaluasi secara rutin implementasi peraturan ini. Selain evaluasi terhadap implementasi, PP Tunas pun perlu ditinjau ulang agar lebih komprehensif lagi dalam melibatkan dan mengatur pihak yang sangat penting, yaitu para anak itu sendiri. Jika revisi dilakukan di kemudian hari, PP ini idealnya memiliki turunan yang lebih konkret, seperti pelaksanaan pendidikan tentang dampak negatif dari ruang digital untuk para anak di sekolah-sekolah. Para pemangku kepentingan perlu mempertimbangkan klausul tersebut demi melindungi para generasi masa depan Indonesia.

Most Popular

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

More from Author

Fathudin, Kembali ke Fitrah (Bagian terakhir)

Mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI), Fathudin mengaku apa yang sudah dilakukan...

Perubahan Klien Jadi Ukuran Keberhasilan PK Bapas

Aliansi Indonesia Damai- Ukuran keberhasilan tugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas bukan sekadar...

PK Bapas Harus Memahami Perspektif Korban Terorisme

Aliansi Indonesia Damai- "Tugas kita (Pembimbing Kemasyarakatan Bapas) bukan sekadar melakukan...

Semangat Hari Pahlawan dan Mentalitas Bangsa

Oleh Ahmad Thonthowi Djauhari, Anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni Institut Teknologi...

Fathudin, Kembali ke Fitrah (Bagian terakhir)

Mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI), Fathudin mengaku apa yang sudah dilakukan para pihak terhadap anggota Jemaah Islamiyah (JI) tentunya bukan mengubah atau mencuci otak jemaah, melainkan mengembalikan fitrah pemahaman Jemaah. "Apa yang sudah disampaikan para pihak tentang mengembalikan fitrah pemahaman dan perjuangan kami, bahwa perjuangan yang kami pilih,...

Perubahan Klien Jadi Ukuran Keberhasilan PK Bapas

Aliansi Indonesia Damai- Ukuran keberhasilan tugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas bukan sekadar kepatuhan klien dalam memenuhi kewajiban lapor. Keberhasilan harus tercermin dari perubahan cara pandang, sikap, perilaku, kemampuan bertanggung jawab, dan terputusnya keterikatan klien dengan jaringan kekerasan. Demikian dinyatakan Kusnali, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan...

PK Bapas Harus Memahami Perspektif Korban Terorisme

Aliansi Indonesia Damai- "Tugas kita (Pembimbing Kemasyarakatan Bapas) bukan sekadar melakukan pengawasan terhadap klien, tetapi juga mendampingi proses perubahan perilaku, membangun kesadaran, mengembangkan tanggung jawab sosial, serta mempersiapkan klien agar mampu kembali menjadi bagian dari masyarakat secara positif dan produktif." Demikian disampaikan Kusnali, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Direktorat...

Menjadi Kiblat Demokrasi Dunia Islam

Semenjak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) pada 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo Subianto langsung tancap gas, termasuk di bidang politik luar negeri. Prabowo banyak menghadiri forum-forum internasional, baik di kalangan negara-negara yang dekat dengan Amerika Serikat (AS)-Uni Eropa, negara-negara yang dekat dengan Rusia-Tiongkok atau bahkan forum...

Semangat Hari Pahlawan dan Mentalitas Bangsa

Oleh Ahmad Thonthowi Djauhari, Anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS) Perjuangan kemerdekaan sering digambarkan heroik, tak terkecuali dalam peristiwa 10 November 1945. Orasi Bung Tomo yang membakar semangat arek-arek Suroboyo sering diputar kembali untuk memperingati Hari Pahlawan. ”Lebih baik kita hancur lebur daripada...

Kisah Korban Memperkuat untuk Tinggalkan Ekstremisme

Aliansi Indonesia Damai- Dahulu kala ketika ada aksi pengeboman (amaliyat) kami langsung meneriakan takbir Allahu Akbar dengan lantang berulang-ulang. Sama sekali tidak kepikiran bagaimana para korban dari aksi pengeboman tersebut. Demikian dinyatakan mantan anggota jaringan kelompok ekstrem, Kurnia Widodo dalam Pelatihan Pembangunan Perdamaian di Kalangan Tokoh Agama di...

Sekolah Aman Dimulai dari Budaya, bukan Regulasi

Oleh Nurhattati Fuad Guru Besar Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Anggota Dewan Pendidikan Nasional SEKOLAH seharusnya menjadi ruang paling aman setelah keluarga. Dalam rumah, anak tertanam kesadaran, peroleh pengetahuan dan pengalaman langsung untuk membangun persaudaraan, empati, persahabatan, kepercayaan diri, dan belajar menghargai sesama. Namun, kenyataan nya, sangat...

Pemikiran JAD Sangat Berbahaya

Aliansi Indonesia Damai- Pemikiran kelompok Jamaah Ansharud Daulah (JAD), kelompok pendukung ISIS di Indonesia sangat ekstrem dan berbahaya. Bahkan, saking ekstrem dan bahayanya, mereka mengkafirkan dirinya sendiri. Demikian dinyatakan Iskandar alias Alexander Rumatery, mantan amir Jamaah Ansharud Daulah (JAD), dalam Pelatihan Pembangunan Perdamaian di Kalangan Tokoh Agama yang...

Sjahrir dan Ujian Kesetiaan

Oleh Virdika Rizky Utama, Mahasiswa Doktoral Public Policy and Global Affairs, Nanyang Technological University, Singapura Pada 27 Juni 1946, Perdana Menteri Sutan Sjahrir diculik di Surakarta. Penculiknya sesama Republiken, sekelompok perwira dan politisi yang yakin perundingan dengan Belanda sama artinya dengan menjual kemerdekaan yang baru berumur sepuluh bulan....

Meneladani Pemaafan Nabi Muhammad

Aliansi Indonesia Damai- Penyintas bom Kuningan, Josuwa Ramos mengaku sempat marah dan dendam terhadap pelaku terorisme. Akibat bom yang meledak di depan tempat kerjanya Kedutaan Besar Australia, ia mengalami luka-luka dan kehilangan beberapa rekan kerjanya. Hingga sekarang ia masih melakukan perawatan medis dan minum obat secara rutin. “Setelah...

Fathudin, Sempat Euforia Ada Amaliyat (Bag. 2)

Mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI), Fathudin, membuka suara mengenai dinamika internal, aliran dana, hingga strategi teror yang pernah dijalankan oleh kelompoknya. Pengakuan ini disampaikannya dalam kegiatan Pelatihan Pembangunan Perdamaian di Kalangan Tokoh Agama yang digelar Aliansi Indonesia Damai (AIDA) di Kota Medan, Sumatera Utara, pada September...

Jangan Pernah Lelah Mencintai Indonesia

Oleh: Sri Mulyani Indrawati Ekonom; Akademisi; Ketua Bersama Independen (Independent Co-Chair) untuk Asosiasi Pembangunan Internasional (International Development Association/IDA) ke-22 di Bank Dunia (World Bank); Menteri Keuangan RI (2005-2010; 2016-2024; 2024-2025) ”Jangan pernah lelah mencintai Indonesia.” Kalimat ini sering saya ucapkan dalam berbagai kesempatan. Mencintai Indonesia memerlukan ketahanan, kesabaran,...