Pernyataan Pers Aliansi Indonesia Damai (AIDA) Tentang Hak-Hak Korban Terorisme

Menyikapi perkembangan sosial kemasyarakatan mutakhir, termasuk upaya pemenuhan hak korban terorisme, khususnya pemberian kompensasi oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo kemarin (16/12) untuk korban aksi terorisme di masa lalu, AIDA menyampaikan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Sebagai lembaga yang concern dengan pendampingan korban terorisme, AIDA mengapresiasi negara dan pemerintah Indonesia yang mulai memberikan kompensasi bagi para korban aksi terorisme di masa lalu. Pemberian kompensasi untuk korban aksi terorisme di masa lalu bisa dipahami sebagai bentuk perbaikan nyata dalam penanganan terorisme yang bersifat komprehensif sekaligus menjadi perbaikan dalam kualitas berbangsa dan bernegara.

2. AIDA mendorong pemberian kompensasi kepada para korban aksi terorisme secara menyeluruh, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. AIDA mendorong agar pemberian kompensasi kepada korban aksi terorisme tidak menggugurkan hak-hak lain di luar kompensasi, karena hak-hak korban pada prinsipnya berdiri sendiri-sendiri.

4. AIDA mendorong kementerian/lembaga terkait untuk semakin baik dalam memberikan hak kepada korban terorisme sesuai aturan hukum yang berlaku, khususnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK) sebagai lembaga negara yang diberikan mandat penuh oleh Undang-Undang (UU) dalam mengimplementasikan seluruh hak-hak korban aksi terorisme.

5. AIDA mendorong pemenuhan hak-hak korban aksi terorisme di masa lalu didasarkan atas asas keadilan, kesepahaman dan keterbukaan.

6. Mencermati berbagai macam kerentanan yang muncul di masa pandemi Covid-19 saat ini, AIDA mengimbau masyarakat untuk mewaspadai ancaman-ancaman kekerasan, khususnya terorisme.

7. AIDA mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh propaganda kekerasan dari pihak manapun, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

8. AIDA mengimbau masyarakat untuk mengedepankan solidaritas sosial dan senantiasa menjaga perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jakarta, 17 Desember 2020