Tajuk

Dengan perangkat hukum yang dapat dikatakan komplit, penanganan terorisme di Indonesia mesti menjadi semakin paripurna. Negara wajib hadir memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban, tanpa melupakan tugas lainnya, yaitu menegakkan keadilan hukum kepada pelaku, serta memberangus penyebab terorisme sampai ke akar-akarnya. Melihat kasus terkini, serangan bom bunuh diri di Gereja…

Selamat datang di tahun 2021. Tahun yang akan menandai sejauh mana para korban terorisme masa lalu mengecap hak konstitusional mereka. Kita tentu berharap agar sebelum masa tenggat Juni 2021, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah mendata seluruh korban terorisme masa lalu dan segera memberikan hak kompensasi mereka. Bersyukur, 2020…

Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan bangsa. Pendidikan karakter akan membuat fondasi tersebut menjadi tangguh dari segala bentuk usaha yang merusak dan menghancurkan bangsa. Karena itu dibutuhkan kegiatan pembelajaran yang memberikan penguatan pada karakter anak didik di seluruh jenjang pendidikan. Pendidikan karakter itu terasa lebih urgen di tengah cobaan Pandemi Covid-19.…

Sudah tiga bulan lebih Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban diterbitkan. Implementasi beleid tersebut kini dinanti, utamanya kompensasi bagi korban terorisme masa lalu. Kompensasi korban terorisme bukan berarti belum pernah diberikan. Negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)…

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 (PP 35/2020) tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban telah diterbitkan. Implementasi aturan turunan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 (UU 5/2018) ini kini menjadi sorotan, khususnya kompensasi bagi korban terorisme masa lalu sejak Bom Bali 12 Oktober 2002. Langkah-langkah konkret…

Tanpa mengecilkan masalah pandemi Covid-19, berbagai kewajiban negara yang belum terpenuhi tetap harus dikawal. Sebab, memang bukan hanya wabah penyakit ini pekerjaan rumah (PR) yang harus ditangani. Di antara PR yang belum dipenuhi negara adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 (UU No. 5/2018)…

Hari ini kita mulai memasuki bulan Ramadan 1441 H. Umat Islam seantero dunia akan berlatih selama sebulan penuh untuk mengendalikan diri dari hawa nafsu dan hal-hal negatif. Ramadan menjadi momentum paling ideal untuk memerkuat tafakur, memusatkan hati dan pikiran kita ke dalam perjuangan keimanan (mujahadah imaniyah), serta menahan hasrat-hasrat duniawi…

Menurut data Gugus Tugas Covid-19, hingga Rabu (1/4), jumlah masyarakat Indonesia yang dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 sebanyak 1.677 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 103 pasien Covid-19 dinyatakan sembuh dan 157 pasien meninggal dunia. Sebaran kasus pasien positif Covid-19 juga sudah tersebar hingga 30 provinsi. Dalam sebulan, kurva pasien positif Covid-19…

Sudah satu setengah tahun lebih Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme resmi berlaku. Sejak disahkan Presiden pada 21 Juni 2018, kemudian resmi diundangkan sehari setelahnya, regulasi hasil revisi UU No. 15 Tahun 2003 tersebut menghembuskan angin segar kepada korban-korban aksi teror, khususnya yang peristiwanya sudah lama…

Tahun 2019 telah berlalu. Saatnya bagi kita untuk mengevaluasi diri sekaligus mencanangkan harapan, agenda kerja, dan target di tahun 2020. Dalam konteks pemenuhan hak-hak korban terorisme, adalah hal menggembirakan pada tahun 2019 pemerintah memberikan kompensasi kepada sejumlah korban terorisme antara lain; 1 orang korban teror Mapolda Riau; 16 orang korban…