Forum Perdamaian Dunia: ‘Jalan Tengah’ Tak Mestinya Disimplifikasi
THE JAKARTA POST/JAKARTA
Pendekatan “jalan tengah” mestinya tak didefinisikan menggunakan interpretasi yang simplistik, terutama dalam politik, akademisi dan tokoh agama mengatakan pada Rabu, hari kedua acara dwi tahunan ketujuh Forum Perdamaian Dunia.
Indonesia diperkenalkan sebagai contoh baik konsep “jalan tengah”, yang didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang menekankan etika dan moralitas, berdasarkan tradisi dan pengalaman dalam mempromosikan perdamaian melalui Pancasila, ideologi nasionalnya.
Baca juga: Forum Perdamaian Dunia Usulkan Jalan Tengah Untuk Tangkal Ekstrimisme
Utusan khusus presiden untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban, Din Syamsudin mengatakan dalam upacara pembukaan forum pada Selasa bahwa dunia tidak boleh terjebak dalam ekstremitas berdasarkan keyakinan agama atau ideologi nasional dan sebaliknya harus mengambil jalan tengah.
Muhammad Hossein Mozaffari, seorang profesor hukum internasional dan direktur Pusat Dialog Antaragama dari Organisasi Budaya dan Relasi Islam Iran, mengatakan jalan tengah tak sama jarak di antara dua ekstremitas.
“Jalur tengah tidak sama dalam jarak dari kedua sisi spektrum. Ia memiliki dinamisme, menawarkan kita banyak gagasan dan pilihan serta alternatif yang harus anda jelajahi,” katanya pada pengarahan setelah hari kedua berakhir.
Seorang profesor ilmu politik di Universitas Paris, Delphine Alles, mengatakan dalam pengarahan bahwa jalan tengah tidak boleh digunakan untuk mengklaim bahwa hanya ada satu solusi.
Alles mengatakan, terutama dalam kasus politik, jalan tengah menanggung risiko digunakan sebagai cara mendiskreditkan oposisi dengan menghadirkan solusi politik seolah-olah tidak ada alternatif.
“Ini adalah cara melegitimasi ide-ide yang mengatakan, ‘Baiklah ini jelas, ini adalah pusat, ini netral.’ Sering sekali berkaitan dengan politik teknokratik,” kata dia.
Saat bicara pada diskusi panel, Alles mengatakan konsep jalan tengah dapat digunakan untuk menghindari pluralisme dan ia mendefinisikannya sebagai arbitrer, mengutip sebuah contoh jalan tengah yang gagal di Suriah, di mana pemerintahannya mencari legitimasi dengan menjelekkan mereka yang berada di ujung ekstrem spektrum.
Dia mengatakan penting untuk mempertahankan gagasan menjadi masuk akal karena, dalam politik yang kompleks, ada banyak aktor dan masalah yang perlu dipahami dengan benar, tidak disimplifikasi. “Kita seharusnya mempromosikan jalan tengah sebagai sebuah metode, bukan akhir.”
Mantan menteri luar negeri Alwi Shihab mengatakan jalan tengah Indonesia, yang diwujudkan dalam Pancasila, ditantang oleh radikalisme.
“Ideologi-ideologi baru yang akhir-akhir ini dibawa dari Timur Tengah, yang melemahkan Pancasila dan persatuan kita mulai menembus (masyarakat kita),” ujarnya kepada wartawan, menambahkan bahwa organisasi Islam yang ada seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Washliyah berdasarkan pada ajaran Wasatiyyat, atau moderasi.
Pada bulan Mei, Indonesia mengadakan konferensi Wasatiyyat Islam di Bogor, Jawa Barat, di mana sekitar 100 ulama muslim dari seluruh dunia berkomitmen untuk mempromosikan Wasatiyyat Islam, yang dikatakan telah dipraktikkan sepanjang sejarah, sejak era Nabi Muhammad.
Sarjana Muslim Azyumardi Azra mengatakan karena Pancasila, kekerasan politik dan pemberontakan sangat jarang terjadi di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya di Timur Tengah.
Di samping implementasi pendekatan jalan tengah dalam politik, para peserta juga menghadiri panel-panel terpisah tentang agama, ideologi nasional dan ekonomi.
Dalam kasus kepentingan nasional, panel-panel mengidentifikasi bahwa, untuk beberapa negara, kepentingan nasional bertentangan dengan nilai-nilai universal, seperti kemanusiaan, membuat jalan tengah menjadi pendekatan yang menantang untuk dipromosikan pada tataran praktis.
Alwi, yang juga utusan khusus presiden untuk Timur Tengah, mengatakan kepentingan nasional Indonesia terkandung dalam sila ketiga Pancasila, persatuan.
“Pancasila adalah faktor pemersatu antara banyak kelompok etnis dan agama,” katanya. [MSZ]
Artikel ini diterjemahkan dari The Jakarta Post edisi 16 Agustus 2018
