Sejatinya jihad bukan hanya bermakna perang fisik. Jihad disyariatkan pertama kali pada tahun 3 kenabian saat Muhammad SAW masih tinggal di Makkah. Artinya selama 15 tahun masa kenabian tidak ada perang (qital), karena yang terlaksana adalah jihad dakwah, yaitu mengajak manusia mengesakan Allah dan mengakui kenabian Muhamad SAW dengan cara-cara persuasif.
Pernyataan ini diungkapkan oleh Bahruddin Ahmad alias Amir, mantan pentolan Jamaah Ansharud Daulah (JAD) Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam kegiatan kampanye perdamaian yang digelar AIDA di Purwokerto, Jawa Tengah, beberapa waktu silam.
Baca juga Dari Terdoktrin hingga Mendoktrin
Amir menjelaskan, perang baru disyariatkan saat Nabi Muhammad bermukim di Madinah, tatkala umat Islam telah memiliki kekuatan politik dan militer. Saat itu perang fisik diizinkan lantaran kaum kafir terus memerangi dan menindas umat Islam sehingga tak ada opsi lain selain melawan.
Mantan narapidana kasus terorisme ini lantas mengkritik pemahaman yang dulu pernah diyakininya sebagai kebenaran. Bahwa NKRI adalah negeri kafir lantaran berhukum dengan selain hukum Allah (tidak menerapkan syariat Allah), memberikan loyalitasnya kepada negara Barat yang kafir, serta pemerintah memerangi kaum muslim dengan menangkap orang-orang yang ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia.
Baca juga Eks JI: Jihad Tak Boleh di Wilayah Damai
“Apakah di Indonesia sekarang umat Islam diperangi? Tidak. Indonesia sudah damai, yang membuat negara kacau salah satunya adalah kelompok kami dulu,” ujar Amir mengakui kesalahan pemahamannya yang lampau.
“Jika saat ini pemerintah tidak melaksanakan hukum pidana Islam (hudud), toh pemerintah memfasilitasi pelaksanaan syariat Allah yang lain seperti shalat, puasa, zakat, dan haji,” ujarnya menambahkan.
Karena dalil-dalil di atas, para ekstremis berani mengkafirkan aparat-aparat NKRI, meskipun mereka menjalankan rukun Islam. Padahal dalam hemat Amir, tidak boleh serampangan menjatuhkan vonis kafir kepada muslim.
Baca juga Mantan Eksponen JI: Negara ini Dijaga Allah
Menurut Amir, aparat NKRI adalah manusia-manusia biasa yang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi apakah karena itu mereka boleh dikafirkan? Imam Ahmad bin Hanbal nyatanya tidak mengkafirkan pemerintah yang menyiksa dan memenjarakannya dalam perkara keyakinan apakah Al-Qur’an adalah sesuatu yang qadim (melekat dengan ketuhanan) atau hadits (makhluk). (MSY)