HomeOpiniMemimpikan Kurikulum Inklusif

Memimpikan Kurikulum Inklusif

Oleh: Idi Subandy Ibrahim,
Peneliti Budaya, Media, dan Komunikasi; Pengajar di Magister Ilmu Komunikasi (MIK) Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung; Pengajar LB di MIK Pascasarjana FISIP Universitas Brawijaya (UB) Malang; dan Pengajar LB di Program Doktor (S-3) Agama dan Media/Studi Agama-agama Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung.

Sejak kita merdeka, berbagai kebijakan pendidikan telah dibuat, berbagai kurikulum telah dicoba, jika kita selisik lebih dalam, muara dari tujuan pendidikan nasional dalam garis besarnya sudah terang benderang: mendidik manusia merdeka, meningkatkan kapabilitas dan kemandirian individu, dan melahirkan manusia beradab!

Bukankah konstitusi mengamanatkan pemerintah ”memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Kemudian, ”mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Baca juga Meraih Kemenangan Hakiki Berbasis Ekologi

Sayangnya, dalam implementasinya, proses untuk mencapai tujuan tersebut tidak seperti membalik telapak tangan. Menghadapi kerumitan persoalan pendidikan, beberapa kalangan mencoba memilih skala prioritas: mana yang sebaiknya didahulukan dan mana yang dikemudiankan. Kemudian, mengalokasikan dana pendidikan secara tepat penting bagi negara yang memiliki anggaran terbatas untuk mencapai hasil yang maksimal seperti Indonesia.

Dalam dua dekade terakhir, lembaga-lembaga pendidikan tinggi di sejumlah negara, termasuk Indonesia, sedang pada posisi yang sangat rentan. Universitas-universitas sedang dilanda merosotnya keuangan publik, bangkitnya budaya politik yang anti-intelektualitas, dan dominasi tatanan neoliberal yang membutuhkan justifikasi finansial sebagai tolok ukur kemajuan pengetahuan dibandingkan manfaat ekologis, sosial, atau kultural yang mungkin disumbangkan universitas.

Baca juga ”Toxic Masculinity”: Epidemik Perundungan di Kalangan Remaja

Justifikasi finansial disertai merosotnya anggaran pendidikan menjadi salah satu alasan munculnya komersialisasi bahkan McDonaldinasi dunia pendidikan karena logika efisiensi. Penurunan anggaran penelitian dan pengurangan staf bahkan hingga insentif dan gaji adalah konsekuensi lanjutan yang ikut ditingkatkan dengan digitalisasi dunia pendidikan. Gejala birokratisasi kampus dan budaya akademis instan yang ikut memandulkan sikap ilmiah dan tradisi penelitian di Tanah Air juga bisa dilihat kaitannya di sini.

Sejauh ini, hidup juga obsesi berlebihan untuk menjadi universitas kelas dunia. Obsesi yang sesungguhnya hanya realistis untuk segelintir universitas di Indonesia mengingat keterbatasan sumber daya dan prasarana yang dimiliki.

Baca juga Hijrah dalam Berkomunikasi Menuju Harmoni

Meskipun upaya-upaya dilakukan seperti kebijakan meningkatkan belanja pemerintah dan memberikan otonomi lebih besar kepada perguruan tinggi, mempertahankan standar melalui proses akreditasi, bahkan menyerahkan ke pasar bebas dengan mengizinkan pendirian kampus cabang universitas asing, tujuan yang terlihat hebat tersebut tidak selalu seirama dengan amanat konstitusi.

Undang-undang, misalnya, mengamanatkan, ”sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan”.

Baca juga Ramadhan, Konstitusionalisasi Agama, dan Bernegara Otentik

Jika frasa ”harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan” dijadikan pijakan, bagaimana seharusnya kita menanggapinya? Secara jujur harus diakui, kampus-kampus PTN (juga PTS) hanya bisa diakses golongan kelas menengah ke atas. Ini seperti paradoks ketika biaya untuk menjadi manusia merdeka seperti memasuki alam penjajah! Perguruan tinggi menjelma menjadi kampus elite yang sama sekali tak ramah kantong rakyat. Apakah rakyat sebagai subyek pajak tidak berhak mempertanyakan penggunaan anggaran negara dalam pengelolaan pendidikan tinggi?

Kita memang mulai menerapkan Kurikulum Merdeka yang diklaim bisa mendukung penguatan karakter moral, termasuk spiritual, sosial, dan emosional, peserta didik. Menurut Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, pembelajaran pun agar lebih fleksibel dan kontekstual. Penerapannya di sekolah bisa disesuaikan dengan karakteristik sekolah dan murid serta konteks sosial budaya setempat (Kompas, 28/3/2024).

Baca juga Investasi pada Guru untuk Pendidikan Berkualitas

Pemerintah juga memberikan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga berekonomi lemah meski terbatas dan tidak selalu tepat sasaran. Namun, kebijakan bersifat filantropis ini masih memerlukan perubahan sistemis dan struktural agar biaya kuliah di perguruan tinggi terakses dan terjangkau sebagian besar warga negara kendati tanpa beasiswa.

Sembari mengejar obsesi world class university yang terkesan keren itu, ada baiknya kita juga mulai memfokuskan pada warga negara yang sekian lama diabaikan, yakni penyandang disabilitas. Ironisnya, dalam UU Sisdiknas tidak ada satu pun dimuat kata disabilitas dan sekali kata inklusif, yang menunjukkan pengabaiannya dalam wacana dokumen resmi negara yang begitu strategis!

Baca juga Tragedi Gaza dan Masa Depan Geopolitik Global

Kurikulum Inklusif harus didukung oleh UU Sisdiknas yang inklusif. Mengimpikan Kurikulum Inklusif guna melengkapi Kurikulum Merdeka bukanlah impian kosong. Kurikulum Inklusif berbasis Pancasila sehingga filosofinya menentang penyeragaman kurikulum sebagai hegemoni politik pendidikan yang bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Secara umum, Kurikulum Inklusif adalah kurikulum berorientasi menampung keanekaragaman potensi peserta didik. Setiap manusia dianugerahi bakat berbeda dan unik. Kurikulum Inklusif juga merupakan kurikulum berorientasi keberagaman budaya dan terikat konteks permasalahan wilayah peserta didik yang tinggal di 38 provinsi (416 kabupaten, 98 kota) (kota besar dan kecil; kota dan desa; industri, pertanian, nelayan).

Baca juga Membumikan Perjanjian Al-Mizan

Secara khusus, Kurikulum Inklusif adalah kurikulum ramah disabilitas. Lembaga pendidikan harus memberi akses dengan persentase tertentu bagi mahasiswa, dosen, staf, karyawan, dan bahkan petugas kebersihan dari disabilitas (di Indonesia, 2023, terdapat 22,9 juta penyandang disabilitas).

Jika anggaran pendidikan nasional membaik, pemikiran ke arah Kurikulum Inklusif yang terkesan utopis, tetapi bisa dilakukan!

*Artikel ini terbit di kompas.id, Jumat 19 April 2024

Baca juga Mengurai Rantai Kekerasan di Pesantren

Most Popular

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

More from Author

Fathudin, Kembali ke Fitrah (Bagian terakhir)

Mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI), Fathudin mengaku apa yang sudah dilakukan...

Perubahan Klien Jadi Ukuran Keberhasilan PK Bapas

Aliansi Indonesia Damai- Ukuran keberhasilan tugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas bukan sekadar...

PK Bapas Harus Memahami Perspektif Korban Terorisme

Aliansi Indonesia Damai- "Tugas kita (Pembimbing Kemasyarakatan Bapas) bukan sekadar melakukan...

Semangat Hari Pahlawan dan Mentalitas Bangsa

Oleh Ahmad Thonthowi Djauhari, Anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni Institut Teknologi...

Fathudin, Kembali ke Fitrah (Bagian terakhir)

Mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI), Fathudin mengaku apa yang sudah dilakukan para pihak terhadap anggota Jemaah Islamiyah (JI) tentunya bukan mengubah atau mencuci otak jemaah, melainkan mengembalikan fitrah pemahaman Jemaah. "Apa yang sudah disampaikan para pihak tentang mengembalikan fitrah pemahaman dan perjuangan kami, bahwa perjuangan yang kami pilih,...

Perubahan Klien Jadi Ukuran Keberhasilan PK Bapas

Aliansi Indonesia Damai- Ukuran keberhasilan tugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas bukan sekadar kepatuhan klien dalam memenuhi kewajiban lapor. Keberhasilan harus tercermin dari perubahan cara pandang, sikap, perilaku, kemampuan bertanggung jawab, dan terputusnya keterikatan klien dengan jaringan kekerasan. Demikian dinyatakan Kusnali, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan...

PK Bapas Harus Memahami Perspektif Korban Terorisme

Aliansi Indonesia Damai- "Tugas kita (Pembimbing Kemasyarakatan Bapas) bukan sekadar melakukan pengawasan terhadap klien, tetapi juga mendampingi proses perubahan perilaku, membangun kesadaran, mengembangkan tanggung jawab sosial, serta mempersiapkan klien agar mampu kembali menjadi bagian dari masyarakat secara positif dan produktif." Demikian disampaikan Kusnali, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Direktorat...

Menjadi Kiblat Demokrasi Dunia Islam

Semenjak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) pada 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo Subianto langsung tancap gas, termasuk di bidang politik luar negeri. Prabowo banyak menghadiri forum-forum internasional, baik di kalangan negara-negara yang dekat dengan Amerika Serikat (AS)-Uni Eropa, negara-negara yang dekat dengan Rusia-Tiongkok atau bahkan forum...

Semangat Hari Pahlawan dan Mentalitas Bangsa

Oleh Ahmad Thonthowi Djauhari, Anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS) Perjuangan kemerdekaan sering digambarkan heroik, tak terkecuali dalam peristiwa 10 November 1945. Orasi Bung Tomo yang membakar semangat arek-arek Suroboyo sering diputar kembali untuk memperingati Hari Pahlawan. ”Lebih baik kita hancur lebur daripada...

Kisah Korban Memperkuat untuk Tinggalkan Ekstremisme

Aliansi Indonesia Damai- Dahulu kala ketika ada aksi pengeboman (amaliyat) kami langsung meneriakan takbir Allahu Akbar dengan lantang berulang-ulang. Sama sekali tidak kepikiran bagaimana para korban dari aksi pengeboman tersebut. Demikian dinyatakan mantan anggota jaringan kelompok ekstrem, Kurnia Widodo dalam Pelatihan Pembangunan Perdamaian di Kalangan Tokoh Agama di...

Sekolah Aman Dimulai dari Budaya, bukan Regulasi

Oleh Nurhattati Fuad Guru Besar Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Anggota Dewan Pendidikan Nasional SEKOLAH seharusnya menjadi ruang paling aman setelah keluarga. Dalam rumah, anak tertanam kesadaran, peroleh pengetahuan dan pengalaman langsung untuk membangun persaudaraan, empati, persahabatan, kepercayaan diri, dan belajar menghargai sesama. Namun, kenyataan nya, sangat...

Pemikiran JAD Sangat Berbahaya

Aliansi Indonesia Damai- Pemikiran kelompok Jamaah Ansharud Daulah (JAD), kelompok pendukung ISIS di Indonesia sangat ekstrem dan berbahaya. Bahkan, saking ekstrem dan bahayanya, mereka mengkafirkan dirinya sendiri. Demikian dinyatakan Iskandar alias Alexander Rumatery, mantan amir Jamaah Ansharud Daulah (JAD), dalam Pelatihan Pembangunan Perdamaian di Kalangan Tokoh Agama yang...

Sjahrir dan Ujian Kesetiaan

Oleh Virdika Rizky Utama, Mahasiswa Doktoral Public Policy and Global Affairs, Nanyang Technological University, Singapura Pada 27 Juni 1946, Perdana Menteri Sutan Sjahrir diculik di Surakarta. Penculiknya sesama Republiken, sekelompok perwira dan politisi yang yakin perundingan dengan Belanda sama artinya dengan menjual kemerdekaan yang baru berumur sepuluh bulan....

Meneladani Pemaafan Nabi Muhammad

Aliansi Indonesia Damai- Penyintas bom Kuningan, Josuwa Ramos mengaku sempat marah dan dendam terhadap pelaku terorisme. Akibat bom yang meledak di depan tempat kerjanya Kedutaan Besar Australia, ia mengalami luka-luka dan kehilangan beberapa rekan kerjanya. Hingga sekarang ia masih melakukan perawatan medis dan minum obat secara rutin. “Setelah...

Fathudin, Sempat Euforia Ada Amaliyat (Bag. 2)

Mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI), Fathudin, membuka suara mengenai dinamika internal, aliran dana, hingga strategi teror yang pernah dijalankan oleh kelompoknya. Pengakuan ini disampaikannya dalam kegiatan Pelatihan Pembangunan Perdamaian di Kalangan Tokoh Agama yang digelar Aliansi Indonesia Damai (AIDA) di Kota Medan, Sumatera Utara, pada September...

Jangan Pernah Lelah Mencintai Indonesia

Oleh: Sri Mulyani Indrawati Ekonom; Akademisi; Ketua Bersama Independen (Independent Co-Chair) untuk Asosiasi Pembangunan Internasional (International Development Association/IDA) ke-22 di Bank Dunia (World Bank); Menteri Keuangan RI (2005-2010; 2016-2024; 2024-2025) ”Jangan pernah lelah mencintai Indonesia.” Kalimat ini sering saya ucapkan dalam berbagai kesempatan. Mencintai Indonesia memerlukan ketahanan, kesabaran,...