Oleh Jean-Pierre Lacroix, Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Operasi Perdamaian
Artikel ini berasal dari Kompas.id yang terbit pada 07 Juni 2026
Di masa ketika konflik semakin sering meluas melintasi batas negara, Am-Dafock—sebuah kota perbatasan terpencil yang dibangun di atas tanah rawa, berjarak dua jam dari Birao di ujung utara Republik Afrika Tengah—menjadi bukti nyata mengapa misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat penting meskipun keberhasilan seperti ini jarang menjadi berita utama internasional.
Pada tahun 2024, sebagai respons terhadap dampak konflik yang terus meluas di Sudan selaku negara tetangganya, misi perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah—yang dikenal sebagai Minusca—mendirikan pangkalan sementara di Am-Dafock untuk melindungi komunitas warga yang kehilangan tempat tinggal dan para pengungsi sekaligus menciptakan stabilitas yang dibutuhkan bagi penyaluran bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa.
Tahun lalu, ketegangan antarkelompok di wilayah tersebut memaksa lebih dari 11.000 orang untuk mencari tempat perlindungan di dekat pangkalan PBB tersebut. Menanggapi hal ini, pasukan perdamaian Minusca memfasilitasi dialog lintas batas yang menghasilkan penandatanganan kesepakatan damai antara komunitas Afrika Tengah dan Sudan. Kesepakatan ini berkontribusi pada kembalinya hampir seluruh keluarga pengungsi tersebut dan pemulihan kembali aktivitas lintas batas.
Ini hanyalah salah satu contoh nyata dari apa yang disebut sebagai investasi untuk perdamaian.
Di saat konflik semakin banyak, perpecahan politik semakin dalam, dan masyarakat semakin terancam, pasukan perdamaian PBB tetap menjadi salah satu alat paling efektif dan hemat biaya yang dimiliki komunitas internasional untuk mendukung perdamaian dan keamanan.
Setiap hari, lebih dari 50.000 personel perdamaian dari unsur sipil, militer, dan kepolisian bertugas di bawah bendera PBB di beberapa lingkungan yang paling rumit dan berbahaya di dunia. Pada Hari Internasional Pasukan Perdamaian PBB, kita menghormati dedikasi dan pengorbanan para perempuan dan laki-laki ini atas pengabdian dan pengorbanan mereka, yang bekerja dalam kondisi yang sangat sulit demi melindungi warga sipil dan membantu mencegah ketidakstabilan yang lebih luas.
Tahun ini, kita memberikan penghormatan kepada 59 personel perdamaian yang gugur dalam tugas selama 12 bulan terakhir—sebuah pengingat nyata akan risiko yang dihadapi di tempat-tempat seperti Lebanon, Abyei, dan Republik Demokratik Kongo. Kita juga mengenang lebih dari 4.500 personel perdamaian yang telah gugur sejak tahun 1948 ketika misi perdamaian PBB pertama kali diterjunkan ke Timur Tengah.
Selama hampir delapan dekade berjalan, misi perdamaian PBB telah berulang kali diuji. Hari ini, tantangan yang muncul dari dunia yang semakin terpecah, maraknya disinformasi (berita bohong), dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, diperparah oleh kendala keuangan serius yang memberikan tekanan besar pada seluruh operasi perdamaian PBB.
Keterlambatan dan ketidaklengkapan pembayaran iuran wajib dari negara-negara anggota telah memaksa kami untuk mengurangi ruang gerak di seluruh 11 operasi perdamaian, bahkan sembilan misi di antaranya terpaksa memulangkan sejumlah besar pasukan mereka. Kontrak kerja telah dipotong, sementara kegiatan patroli, pelatihan, dan dukungan operasional telah dikurangi.
Hal ini berdampak langsung pada kemampuan pasukan perdamaian PBB untuk tetap hadir di lapangan dan menjalankan berbagai kegiatan yang sangat diandalkan oleh masyarakat demi perlindungan serta stabilitas mereka. Di Republik Demokratik Kongo, pengurangan personel polisi berkontribusi pada penurunan aktivitas patroli sekitar 30 persen sehingga membatasi akses ke daerah terpencil dan berisiko tinggi.
Di Sudan Selatan, penutupan kantor lapangan di Torit dan Aweil telah menghambat upaya pendekatan politik dan diplomasi pencegahan konflik, serta menurunkan kemampuan misi perdamaian dalam mempertahankan perlindungan terhadap aktivitas warga sipil di komunitas sekitar. Di Sahara Barat, keterbatasan kapasitas operasional telah mengurangi kemampuan misi perdamaian untuk mengawasi beberapa wilayah secara bersamaan sehingga meningkatkan risiko adanya pelanggaran hukum yang tidak terdeteksi.
Di Republik Afrika Tengah, pengurangan jadwal penerbangan telah membatasi kemampuan untuk memantau dan memverifikasi situasi hak asasi manusia (HAM) di daerah terpencil.
Inilah keterbatasan yang nyata dari apa yang bisa dicapai ketika sumber daya tidak sebanding dengan mandat yang telah ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB untuk operasi perdamaian meskipun mereka sudah bekerja keras untuk menerapkan efisiensi dan meningkatkan kinerja mereka. Namun, terlepas dari tantangan besar tersebut, pasukan perdamaian PBB terus memberikan perubahan nyata bagi kehidupan jutaan orang di seluruh dunia.
Salah satu aspek misi perdamaian yang paling sering diabaikan adalah pemantauan gencatan senjata. Di wilayah seperti Siprus dan di sepanjang Dataran Tinggi Golan, pasukan perdamaian PBB mencegah ketegangan lokal agar tidak meluas menjadi konflik yang lebih besar dan menciptakan ruang aman yang dibutuhkan agar jalur diplomasi dan dialog politik bisa terus berjalan. Misi perdamaian bukanlah tujuan akhir. Tujuan utamanya adalah politik: untuk meredam kekerasan, mendukung proses politik, dan membantu masyarakat beralih dari situasi konflik menuju perdamaian yang abadi.
Ketika perdamaian berhasil dicapai, itu karena kesepakatan politik berjalan dengan baik dan masyarakat diberikan kesempatan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Pasukan perdamaian PBB membantu menciptakan kondisi ini agar proses tersebut bisa berjalan.
Di Sudan Selatan, pasukan perdamaian PBB mendukung jalannya pengadilan keliling yang menegakkan keadilan bagi masyarakat yang kehilangan akses ke sistem hukum formal, untuk membantu memutus rantai kekerasan dan budaya kebal hukum (impunitas).
Di Abyei, tim pendekatan masyarakat bekerja sama dengan warga lokal untuk mendeteksi ketegangan sejak dini dan mencegah perselisihan agar tidak semakin membesar. Di Republik Demokratik Kongo dan banyak lokasi lainnya di dunia, tim aksi ranjau PBB telah membantu membersihkan bahaya ledakan yang mengancam nyawa warga sipil maupun pasukan perdamaian sendiri.
Misi perdamaian PBB juga membantu menjaga agar jalur bantuan kemanusiaan tetap terbuka dan mudah diakses. Di Bentiu, Sudan Selatan, pasukan perdamaian PBB merawat tanggul yang melindungi lebih dari 300.000 orang dari bencana banjir besar dan menjaga infrastruktur penting yang menghubungkan masyarakat paling rentan dengan bantuan kemanusiaan serta layanan dasar.
Semua upaya ini membutuhkan tekad politik, kemitraan yang berkelanjutan dengan aktor regional, nasional, dan lokal, serta dukungan yang pasti dari masyarakat internasional. Misi perdamaian PBB berhasil karena negara-negara di seluruh dunia menyumbangkan personel, keahlian, sumber daya, dan dukungan politik untuk mendukung perdamaian.
Berinvestasi dalam perdamaian bukan hanya kewajiban moral semata. Ini adalah sebuah kebutuhan strategis. Biaya yang dikeluarkan untuk pencegahan konflik dan stabilisasi selalu jauh lebih rendah daripada biaya yang harus ditanggung akibat konflik, pengungsian, dan ketidakstabilan regional. Ketika misi perdamaian terpaksa dikurangi skala operasinya, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat yang mereka layani, bahkan hingga ke wilayah luar.
Para perempuan dan laki-laki yang bertugas di bawah bendera PBB tidak bisa membangun perdamaian ini sendirian. Namun, kerja keras mereka terus membuktikan bahwa bahkan di lingkungan paling sulit sekalipun di dunia, perdamaian tetap mungkin diwujudkan jika komunitas internasional memilih untuk bertindak bersama demi mendukungnya.
Bagi jutaan orang yang hidup di tengah konflik, kehadiran pasukan perdamaian PBB dapat menjadi penentu antara rasa takut dan rasa aman, antara keterasingan dan bantuan, serta antara keputusasaan dan harapan. Perdamaian tidak terjadi secara kebetulan. Kita harus memilih untuk berinvestasi di dalamnya.