HomePilihan RedaksiMenyegerakan Kompensasi Korban Masa...

Menyegerakan Kompensasi Korban Masa Lalu

Sudah tiga bulan lebih Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban diterbitkan. Implementasi beleid tersebut kini dinanti, utamanya kompensasi bagi korban terorisme masa lalu.

Kompensasi korban terorisme bukan berarti belum pernah diberikan. Negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menunaikan kompensasi kepada sebagian korban terorisme. Langkah yang laik apresiasi tersebut mesti didorong agar semakin sempurna menjangkau seluruh korban terorisme yang belum menerima kompensasi.

Terkhusus kepada korban terorisme di masa lalu, pemberian kompensasi wajib disegerakan implementasinya. Secara umum bisa dikategorikan, yang dimaksud korban masa lalu adalah mereka yang terdampak, baik langsung maupun tak langsung, secara fisik atau nonfisik, materiel atau imateriel, dari serangan terorisme sejak peristiwa Bom Bali 12 Oktober 2002 hingga sebelum terbitnya UU No. 5 Tahun 2018 tentang Revisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Baca juga Tantangan Pemenuhan Hak Korban Masa Lalu

Kategorisasi ini merujuk pada fakta bahwa pemberian kompensasi dari negara kepada korban terorisme, bila dilihat dari sisi kronologi terjadinya aksi teror, baru dilakukan pada akhir tahun 2017. Saat itu Negara memberikan kompensasi kepada 7 orang korban serangan Bom Samarinda yang terjadi pada November 2016.

Kompensasi belum menyentuh para korban peristiwa teror yang terjadi sebelum tahun 2016.  Padahal, sejak republik ini memiliki aturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, yakni Perppu No. 1 Tahun 2002 yang disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 dan kemudian disempurnakan menjadi UU No. 5 Tahun 2018, hak kompensasi korban sudah disebutkan. Namun lantaran adanya kekurangan di sana-sini, maka kompensasi belum terbayarkan kepada korban selama belasan tahun.

Disebut ada kekurangan karena setidaknya; pertama, tidak ada petunjuk teknis pelaksanaan kompensasi korban terorisme sebagai aturan turunan dari UU No. 15/2003. LPSK pun baru dibentuk pada 2008. Kedua, masih lemahnya perhatian publik terhadap korban.

Baca juga Rilis Pers Aliansi Indonesia Damai (AIDA) terkait Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

Periode 2003 hingga 2016 hampir tidak ada penuntut umum yang mengajukan kompensasi korban dalam dakwaan di persidangan pelaku teror. Hanya satu, yaitu persidangan tertanggal 2 September 2004 terhadap terdakwa Masrizal alias Tohir -pelaku serangan bom di Hotel JW Marriott Jakarta yang terjadi pada 5 Agustus 2003- di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyebut kompensasi korban. Amar putusan majelis hakim memang telah memerintahkan pemberian kompensasi kepada para korban dengan perincian korban meninggal dunia diberikan Rp10 juta kepada ahli warisnya; korban luka berat mendapatkan Rp5 juta; dan korban luka ringan Rp2,5 juta. Namun sayang, putusan pengadilan tersebut tidak pernah terimplementasikan.

Pemberlakuan PP No. 35/2020 sebagai aturan turunan dari UU No. 5/2018 menjadi angin segar bagi korban lama. Pasal 44B ayat (1) PP No. 35/2020 menyebutkan, “Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu berhak mendapatkan: a. Kompensasi; b. bantuan medis; atau c. rehabilitasi psikososial dan psikologis.” Aturan yang sangat jelas ini wajib menjadi kesadaran semua pihak demi tercapainya tujuan dari kebijakan itu sendiri, yaitu tertunaikannya kompensasi kepada korban terorisme masa lalu.

Baca juga Presiden Teken PP Pemberian Kompensasi Bagi Korban Terorisme

Langkah-langkah taktis mesti segera diambil oleh para pihak, khususnya korban terorisme dan lembaga negara selaku pemangku kebijakan. LPSK penting untuk melakukan sosialisasi PP No. 35/2020 seluas-luasnya baik kepada korban terorisme maupun kepada kementarian/lembaga yang terkait. Sosialisasi PP No. 35/2020 kepada korban terorisme masa lalu penting untuk dimasifkan, serta harus memuat penjelasan rinci mengenai syarat, tata cara, tenggat waktu, dan informasi penting lainnya terkait pengajuan permohonan kompensasi.

Sesuai amanat Pasal 44D ayat (3) PP No. 35/2020, LPSK mesti segera merampungkan penyusunan segala peraturan yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan kompensasi korban terorisme masa lalu.

Bagi para korban terorisme sendiri, setelah menerima sosialisasi PP No. 35/2020 dan memahaminya, sebaiknya segera mengajukan permohonan kompensasi. AIDA mendorong agar pengajuan permohonan dilakukan secara kolektif melalui organisasi atau paguyuban korban terorisme.

Baca juga Mengawal Implementasi PP Hak Korban

Harus diingat bahwa setelah permohonan kompensasi diajukan, tidak seketika itu juga korban terorisme masa lalu bisa mendapatkan haknya. Masih ada rangkaian proses yang memakan waktu. Di antaranya adalah pemeriksaan berkas permohonan di LPSK, juga proses pengajuan anggaran dari LPSK kepada Kementerian Keuangan. LPSK seyogyanya menjalin komunikasi intensif dengan paguyuban korban terorisme untuk menginformasikan nama-nama yang telah memenuhi syarat dan yang masih harus melengkapi dokumen-dokumen persyaratan.

Lebih lanjut ketika proses asesmen penentuan status atau kategorisasi dilakukan, prinsip rasional, bijak, dan berkeadilan wajib dijunjung tinggi. Dalam hal ini para pemangku kebijakan di kementerian/lembaga terkait sebagai kepanjangan tangan negara harus menyadari bahwa sebesar apa pun nilai kompensasi yang diberikan, sesungguhnya tidak dapat menggantikan kerugian yang dialami para korban. Untuk itu, sudah semestinya kompensasi dengan besaran maksimal diberikan kepada para korban sesuai dengan tingkat kerugian yang diderita masing-masing.

Baca juga Mendorong Terobosan Pemenuhan Hak Korban Lama

Most Popular

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

More from Author

Fathudin, Kembali ke Fitrah (Bagian terakhir)

Mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI), Fathudin mengaku apa yang sudah dilakukan...

Perubahan Klien Jadi Ukuran Keberhasilan PK Bapas

Aliansi Indonesia Damai- Ukuran keberhasilan tugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas bukan sekadar...

PK Bapas Harus Memahami Perspektif Korban Terorisme

Aliansi Indonesia Damai- "Tugas kita (Pembimbing Kemasyarakatan Bapas) bukan sekadar melakukan...

Semangat Hari Pahlawan dan Mentalitas Bangsa

Oleh Ahmad Thonthowi Djauhari, Anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni Institut Teknologi...

Fathudin, Kembali ke Fitrah (Bagian terakhir)

Mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI), Fathudin mengaku apa yang sudah dilakukan para pihak terhadap anggota Jemaah Islamiyah (JI) tentunya bukan mengubah atau mencuci otak jemaah, melainkan mengembalikan fitrah pemahaman Jemaah. "Apa yang sudah disampaikan para pihak tentang mengembalikan fitrah pemahaman dan perjuangan kami, bahwa perjuangan yang kami pilih,...

Perubahan Klien Jadi Ukuran Keberhasilan PK Bapas

Aliansi Indonesia Damai- Ukuran keberhasilan tugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas bukan sekadar kepatuhan klien dalam memenuhi kewajiban lapor. Keberhasilan harus tercermin dari perubahan cara pandang, sikap, perilaku, kemampuan bertanggung jawab, dan terputusnya keterikatan klien dengan jaringan kekerasan. Demikian dinyatakan Kusnali, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan...

PK Bapas Harus Memahami Perspektif Korban Terorisme

Aliansi Indonesia Damai- "Tugas kita (Pembimbing Kemasyarakatan Bapas) bukan sekadar melakukan pengawasan terhadap klien, tetapi juga mendampingi proses perubahan perilaku, membangun kesadaran, mengembangkan tanggung jawab sosial, serta mempersiapkan klien agar mampu kembali menjadi bagian dari masyarakat secara positif dan produktif." Demikian disampaikan Kusnali, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Direktorat...

Menjadi Kiblat Demokrasi Dunia Islam

Semenjak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) pada 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo Subianto langsung tancap gas, termasuk di bidang politik luar negeri. Prabowo banyak menghadiri forum-forum internasional, baik di kalangan negara-negara yang dekat dengan Amerika Serikat (AS)-Uni Eropa, negara-negara yang dekat dengan Rusia-Tiongkok atau bahkan forum...

Semangat Hari Pahlawan dan Mentalitas Bangsa

Oleh Ahmad Thonthowi Djauhari, Anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS) Perjuangan kemerdekaan sering digambarkan heroik, tak terkecuali dalam peristiwa 10 November 1945. Orasi Bung Tomo yang membakar semangat arek-arek Suroboyo sering diputar kembali untuk memperingati Hari Pahlawan. ”Lebih baik kita hancur lebur daripada...

Kisah Korban Memperkuat untuk Tinggalkan Ekstremisme

Aliansi Indonesia Damai- Dahulu kala ketika ada aksi pengeboman (amaliyat) kami langsung meneriakan takbir Allahu Akbar dengan lantang berulang-ulang. Sama sekali tidak kepikiran bagaimana para korban dari aksi pengeboman tersebut. Demikian dinyatakan mantan anggota jaringan kelompok ekstrem, Kurnia Widodo dalam Pelatihan Pembangunan Perdamaian di Kalangan Tokoh Agama di...

Sekolah Aman Dimulai dari Budaya, bukan Regulasi

Oleh Nurhattati Fuad Guru Besar Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Anggota Dewan Pendidikan Nasional SEKOLAH seharusnya menjadi ruang paling aman setelah keluarga. Dalam rumah, anak tertanam kesadaran, peroleh pengetahuan dan pengalaman langsung untuk membangun persaudaraan, empati, persahabatan, kepercayaan diri, dan belajar menghargai sesama. Namun, kenyataan nya, sangat...

Pemikiran JAD Sangat Berbahaya

Aliansi Indonesia Damai- Pemikiran kelompok Jamaah Ansharud Daulah (JAD), kelompok pendukung ISIS di Indonesia sangat ekstrem dan berbahaya. Bahkan, saking ekstrem dan bahayanya, mereka mengkafirkan dirinya sendiri. Demikian dinyatakan Iskandar alias Alexander Rumatery, mantan amir Jamaah Ansharud Daulah (JAD), dalam Pelatihan Pembangunan Perdamaian di Kalangan Tokoh Agama yang...

Sjahrir dan Ujian Kesetiaan

Oleh Virdika Rizky Utama, Mahasiswa Doktoral Public Policy and Global Affairs, Nanyang Technological University, Singapura Pada 27 Juni 1946, Perdana Menteri Sutan Sjahrir diculik di Surakarta. Penculiknya sesama Republiken, sekelompok perwira dan politisi yang yakin perundingan dengan Belanda sama artinya dengan menjual kemerdekaan yang baru berumur sepuluh bulan....

Meneladani Pemaafan Nabi Muhammad

Aliansi Indonesia Damai- Penyintas bom Kuningan, Josuwa Ramos mengaku sempat marah dan dendam terhadap pelaku terorisme. Akibat bom yang meledak di depan tempat kerjanya Kedutaan Besar Australia, ia mengalami luka-luka dan kehilangan beberapa rekan kerjanya. Hingga sekarang ia masih melakukan perawatan medis dan minum obat secara rutin. “Setelah...

Fathudin, Sempat Euforia Ada Amaliyat (Bag. 2)

Mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI), Fathudin, membuka suara mengenai dinamika internal, aliran dana, hingga strategi teror yang pernah dijalankan oleh kelompoknya. Pengakuan ini disampaikannya dalam kegiatan Pelatihan Pembangunan Perdamaian di Kalangan Tokoh Agama yang digelar Aliansi Indonesia Damai (AIDA) di Kota Medan, Sumatera Utara, pada September...

Jangan Pernah Lelah Mencintai Indonesia

Oleh: Sri Mulyani Indrawati Ekonom; Akademisi; Ketua Bersama Independen (Independent Co-Chair) untuk Asosiasi Pembangunan Internasional (International Development Association/IDA) ke-22 di Bank Dunia (World Bank); Menteri Keuangan RI (2005-2010; 2016-2024; 2024-2025) ”Jangan pernah lelah mencintai Indonesia.” Kalimat ini sering saya ucapkan dalam berbagai kesempatan. Mencintai Indonesia memerlukan ketahanan, kesabaran,...