Aliansi Indonesia Damai– Sudan divonis untuk memberikan kompensasi senilai $4,3 miliar bagi korban serangan bom Kedutaan Besar Amerika di Kenya dan Tanzania pada 7 Agustus 1998 silam. Serangan bom bunuh diri itu dilakukan menggunakan truk dan menewaskan 224 korban dan ribuan lainnya mengalami luka-luka.
Laporan nytimes.com (18/5/2020) menyebutkan, serangan tersebut diinisiasi oleh Al-Qaeda. Sudan sendiri terbukti memberikan perlindungan bagi para pelaku dan menyediakan pasokan operasional logistik.
Baca juga Setahun Bom Sri Lanka: Korban Bangkit dan Menyerukan Perdamaian
Hakim John D. Bates dari Pengadilan Distrik Federal di Washington menyatakan, Al-Qaeda menerima bantuan dukungan dan perlindungan intelijen dari pemerintah Sudan. Pemerintah juga mempersiapkan paspor dan memerbolehkan pelaku untuk melintasi perbatasan Sudan-Kenya tanpa pemeriksaan.
Negara-negara asing biasanya kebal dari tuntutan di pengadilan Amerika Serikat. Namun Kongres telah membuat pengecualian untuk tindakan terorisme yang dilakukan oleh negara-negara yang dinilai sebagai sponsor terorisme. Di bawah undang-undang tahun 1996, penggugat diizinkan untuk mencari kompensasi, yang dimaksudkan untuk menghukum dan mencegah kesalahan.
Baca juga Keluarga Korban Serangan London Bridge Tak Menuntut
Melansir dari jurnal State Terrorism and Globalization: The Cases of Ethiopia and Sudan, ketika kebijakan pemerintah tertentu memberikan keleluasaan bagi praktik kekerasan yang besar terhadap populasi tertentu dengan tujuan menghilangkan, memerjuangkan, atau melakukan perlawanan politik oleh kelompok kekerasan, maka bisa dikatakan negara tersebut mendukung terorisme. Hal itu juga dianggap sama dengan apa yang dilakukan Sudan terhadap pelaku teror kantor Kedubes AS di Kenya dan Tanzania.
Setelah gugatan kompensasi diajukan para korban serangan dan keluarga korban yang meninggal dunia, Kongres mengamandemen UU pada tahun 2008 untuk memungkinkan penggugat mencari ganti rugi melalui beberapa pengaturan. Namun apakah amandemen itu berlaku surut? Sudan mengajukan banding atas putusan tersebut, salah satunya putusan ganti rugi itu tidak patut.
Baca juga Solidaritas Untuk Korban Terorisme London Bridge
Tetapi Hakim Gorsuch dari Pengadilan Amerika di Distrik Kolombia menjelaskan, jika hukum federal berlaku surut, Kongres harus mengatakan secara jelas wewenang kepada penggugat untuk mengajukan ganti rugi peristiwa masa lalu. Sudan berkomentar bahwa UU tersebut gagal memberikan wewenang ganti rugi.
Belajar dari keputusan di atas, Indonesia semestinya juga segera memenuhi hak-hak korban terorisme yang begitu besar jumlahnya. Pemberian kompensasi kepada korban aksi terorisme merupakan mandat dari Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. [NOV]
Sumber:
https://www.nytimes.com/2020/05/18/us/supreme-court-sudan-terrorism.html
https://m.washingtontimes.com/news/2020/may/18/supreme-court-sides-victims-terrorism-against-suda/
Baca juga Pelaku Teror London Bridge yang Tewaskan 2 Korban pernah Direhabilitasi