02/02/2024

Pendidikan untuk Perdamaian yang Berkelanjutan

Redaksi AIDA 02/02/2024

Oleh: Dody Wibowo,
Direktur Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Yayasan Sukma Dosen Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada.

24 Januari 2024 kita memperingati Hari Internasional untuk Pendidikan. Hari tersebut ditetapkan PBB melalui Sidang Umum pada 3 Desember 2018. Dasar dari peringatan Hari Internasional untuk Pendidikan ialah adanya kebutuhan penjaminan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan adil untuk semua peserta didik dari level terendah sampai tertinggi. Mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengakses peluang, guna berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan (PBB, 2018).

Tema Hari Internasional untuk Pendidikan tiap tahun berubah dan tahun ini tema yang diangkat ialah Learning for lasting peace. Tema itu dipilih dengan alasan melihat tingginya jumlah konflik dengan kekerasan, diskriminasi, rasialisme, xenophobia, dan ujaran kebencian yang terjadi di dunia saat ini, mulai dari tingkat lokal hingga global (PBB, 2024).

Perilaku buruk terhadap sesama manusia bukanlah hal yang terjadi secara organik. Perilaku buruk merupakan hasil belajar yang kemudian dipilih mereka yang menghadapi masalah atau konflik untuk menyelesaikannya.

Jika perilaku buruk merupakan hasil belajar, tentunya kita bisa membalasnya dengan memberikan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai damai dan melatih beragam keterampilan penyelesaian masalah tanpa kekerasan. Dampaknya, ketika peserta didik menghadapi masalah atau konflik, mereka bisa memilih cara-cara damai, yang tentunya akan berdampak positif terhadap kehidupan damai yang berkelanjutan di masyarakat, dari tingkat personal hingga global.

Pendidikan perdamaian di Indonesia

Belajar untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan, harus diawali dengan pemahaman yang tepat mengenai apa itu perdamaian. Sampai saat ini, kata perdamaian masih sering dimaknai terbatas sebagai situasi ketika tidak ada perang ataupun konflik bersenjata.

Ketika kita membahasnya dalam konteks sekolah, kita melihat sekolah-sekolah di Indonesia masih banyak yang memahami sekolah damai sebagai situasi tidak terjadi kekerasan fisik, verbal, dan psikis di sekolah. Kegiatan untuk mewujudkan sekolah damai akhirnya hanya fokus pada kegiatan pengurangan dan peniadaan tindak kekerasan langsung saja, seperti perundungan, tanpa memahami akar masalahnya.

Baca juga Negara dan Peran Akademisi

Sementara itu, kata perdamaian dalam studi perdamaian memiliki makna yang lebih luas. Perdamaian tidak hanya membahas kekerasan fisik, verbal, dan psikis yang berdampak langsung ke fisik individu, tetapi juga membahas penghentian kekerasan struktural dan kekerasan kultural, dua bentuk kekerasan yang menghalangi akses individu untuk dapat memenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia seutuhnya (Galtung, 1969).

Contohnya ialah terjadinya kemiskinan dan diskriminasi identitas. Di sekolah, diskusi mengenai kekerasan struktural dan kekerasan kultural masih sangat jarang dilakukan sebagai bagian dari usaha mewujudkan sekolah damai. Pembahasan topik perdamaian biasanya hanya dilakukan pada mata pelajaran tertentu, seperti kewarganegaraan dan sosiologi. Topik perdamaian tidak dianggap memiliki keterkaitan dengan mata pelajaran lain, seperti matematika dan fisika.

Baca juga Beragama Maslahat

Ketika tindak perundungan hanya dimaknai sebagai tindak kekerasan langsung saja dan solusinya hanya dengan meminta pelaku perundungan untuk tidak melakukannya lagi, sekolah belum mampu melihat akar masalah penyebab perundungan. Padahal, sangat penting bagi sekolah melakukan analisis lebih dalam agar ditemukan penyebab terjadinya tindak perundungan.

Misal, ada kemungkinan bahwa perundungan dilakukan dengan melibatkan status sosial ekonomi pelaku dan korban. Jika kita ingin memastikan tidak ada lagi perundungan di sekolah, pemahaman atas akar masalah, yang sering kali berasal dari kekerasan struktural dan kultural, harus diselesaikan juga. Pertanyaannya kemudian ialah, sudahkah pendidik di sekolah-sekolah di Indonesia memahami makna perdamaian yang seutuhnya, perdamaian yang menyelesaikan kekerasan struktural dan kultural hingga akhirnya terwujud keadilan sosial?

Praktik nyata Sekolah Sukma Bangsa

Sejak Sekolah Sukma Bangsa berdiri pada 2006, makna perdamaian yang seutuhnya sudah diadopsi dalam dokumen sekolah, baik dalam blueprint sekolah maupun dalam statuta sekolah. Oleh karena itu, Sekolah Sukma Bangsa mensyaratkan seluruh pendidiknya memahami makna perdamaian yang seutuhnya. Pemenuhan persyaratan itu dilakukan dengan memberikan pelatihan pendidikan perdamaian secara reguler dan mendalam. Itu karena pendidik ini belum pernah mendapatkan materi pendidikan perdamaian selama mereka menempuh pendidikan sebelum menjadi guru.

Bekal pemahaman yang tepat mengenai perdamaian dan topik-topik terkait lainnya membuat pendidik di Sekolah Sukma Bangsa mampu mengintegrasikan perdamaian dalam mata pelajaran apa pun. Sebagai contoh, seorang guru fisika mampu mengintegrasikan topik penyelesaian konflik dalam pembelajaran pembuatan termometer sederhana. Hal seperti ini hanya bisa terjadi ketika setiap pendidik telah memahami dan menghidupi nilai-nilai perdamaian.

Ketika ada kasus kekerasan di Sekolah Sukma Bangsa, walaupun sangat jarang terjadi, pendidik Sekolah Sukma Bangsa menganalisis kasus dengan rinci dan teliti untuk menjawab pertanyaan mengapa pelaku melakukan perundungan, yang mungkin terkait dengan hal-hal struktural dan kultural. Selanjutnya, sekolah bisa mengambil tindakan tepat, yang bukan hanya menghentikan perundungan, tetapi juga mampu melakukan intervensi penyelesaian masalah struktural dan kultural untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi.

Peserta didik di Sekolah Sukma Bangsa dari tingkat dasar hingga tingkat atas diajak untuk menghidupi nilai-nilai damai secara nyata. Ruang untuk diskusi kritis dan reflektif membahas topik-topik perdamaian disediakan secara khusus tiap minggunya. Dalam pertemuan itu, peserta didik dibimbing untuk melihat secara teliti berbagai aspek yang bisa membuat seseorang memilih cara damai, atau kekerasan ketika menyelesaikan masalah, dan memahami dampaknya ketika suatu pilihan penyelesaian masalah telah diambil.

Sebagai penutup, jika pendidik di sekolah-sekolah di Indonesia yakin bahwa peserta didik harus menghidupi nilai-nilai perdamaian, sudah saatnya sekolah-sekolah di Indonesia menempatkan implementasi pendidikan perdamaian sebagai prioritas utama.

Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, harus membuat kebijakan strategis implementasi pendidikan perdamaian yang jelas dan rinci, yang tidak hanya fokus pada pengurangan ataupun peniadaan kekerasan langsung, tetapi juga membicarakan dan menyelesaikan kekerasan struktural dan kultural. Learning for lasting peace harus selalu hadir di setiap ruang kelas di sekolah-sekolah Indonesia. Kita bisa mewujudkannya!

*Artikel ini terbit di mediaindonesia.com, Senin 22 Januari 2024