Oleh: Eko Wahyuanto,
Dosen Sekolah Tinggi Multi Media-STMM MMTC Yogyakarta
Transformasi digital menandai ”kebangkitan nasional” sektor teknologi informasi. Gebrakan akselerasi digitalisasi mengantarkan masyarakat ke depan pintu gerbang visi Indonesia Emas 2045, ditandai berbagai program inisiatif dalam praktik layanan publik di pemerintahan.
Seluruh kebijakan strategis dirancang dalam sistem e-goverment secara kolaboratif, guna mengurai kompleksitas persoalan. Implementasi digitalisasi pada format e-government terus dipacu melalui adopsi teknologi, tata kelola, ekosistem organisasi, dan transisi regulasi.
Baca juga Kuliah Mahal di Kampus Negeri
Diperlukan manajemen infrastruktur digital (MID) sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi (TI). E-government sebagai ”back bone” layanan pemerintah secara efektif, efisien, dan inovatif harus sinkron dalam satu pintu kebijakan nasional. Di sinilah peran MID sebagai parameter sejauh mana infrastruktur digital berfungsi optimal, aman, dan memberi benefit.
Potensial pasar
Jumlah pengguna internet kini meningkat tajam, mencapai 78,19 persen pada 2023 atau naik 1,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini bisa menjadi tolok ukur bahwa layanan sektor publik berbasis digital menjadi pilihan tepat.
Peningkatan supply and demand juga mewarnai proses bisnis internet broadband. Survei Speedtest by Ookla menyebutkan, penetrasi fixed broadband dalam lingkup rumah tangga masih di bawah 20 persen. Sementara hasil kajian McKinsey dan AT Kaerney menyebut, pangsa fixed broadband baru tergarap 15 persen.
Baca juga Menjaga Api Harapan di Pesantren
Sayangnya, potensi menggeliat itu belum dibarengi ketersediaan infrastruktur digital. Rendahnya penetrasi fixed broadband, kecepatan internet, biaya layanan tinggi, keterbatasan listrik, dan hambatan regulasi masih menjadi kendala.
Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi Open Government Data Index (OGDI) untuk membantu mengidentifikasi kekuatan dan peluang, sekaligus mempertajam implementasi kebijakan dan strategi pengembangan sistem pemerintahan berbasis internet.
Baca juga Mengabaikan Surga
Variabel yang digunakan meliputi indeks pelayanan daring (online) atau online service index (OSI), indeks infrastruktur telekomunikasi atau telecommunication infrastructure index (TII), dan indeks sumber daya manusia atau human capital index (HCI). Indonesia mencatatkan skor 0,6824 untuk OSI, 0,5669 untuk TII, dan 0,7342 untuk HCI.
Skor tersebut berada di atas skor rata-rata dunia dan masuk deretan negara-negara very high e-participation index, sejajar dengan Denmark, Jerman, Perancis, Amerika Serikat, Korea, Jepang, China, dan negara maju lain. Kondisi tersebut merupakan potensial pasar yang harus diperebutkan industri telekomunikasi.
Tantangan dan ancaman
Serangkaian perubahan bakal terjadi dalam 20 tahun ke depan. Megatrend 2045 ditandai ledakan demografi global, dengan penduduk dunia menembus angka 9,45 miliar. Kawasan Asia menjadi daratan dengan tingkat populasi terpadat. Jumlah warga lanjut usia membengkak, menambah beban negara. Sekitar 68 persen penduduk dunia memilih bertahan tinggal di kota sehingga rentan terjadi masalah baru.
Arus perdagangan internasional meningkat pesat, dan Asia menjadi episentrum ekonomi dunia. Keuangan global terintegrasi dalam sistem jejaring internasional. Di satu sisi hal ini menciptakan peluang pertumbuhan, di sisi lain menimbulkan ancaman akibat adanya kendali dan monopoli kelompok negara kuat.
Baca juga Sekolah Bahagia
Krisis sumber daya alam, seperti air, energi, dan pangan, terus mengancam. Dikhawatirkan ini menimbulkan konflik sosial akibat kesenjangan dan ketidakstabilan. Kondisi ini diperburuk perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Sementara kemajuan teknologi, seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), robotika, dan bioteknologi, akan semakin membanjiri sisi kehidupan manusia.
Itulah sebabnya, Visi Indonesia 2045 harus melakukan pengarusutamaan transformasi digital melalui pengembangan superplatform, percepatan transformasi digital, dan pencetakan sumber daya manusia bertalenta digital. Transformasi digital harus mengacu pada prinsip dasar pembangunan adaptif, inklusif, memberdayakan, berdaulat, dan berkelanjutan.
Kebangkitan baru
Bonus demografi tidak selalu menguntungkan. Pemanfaatan teknologi digital secara masif tidak selalu berdampak positif. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pada 2045 diperkirakan penduduk Indonesia usia 15-64 tahun mencapai 214,2 juta jiwa dari total populasi 329,1 juta jiwa. Artinya, kelompok usia produktif akan besar dan menyumbang 65 persen total populasi.
Peluang pertumbuhan ekonomi dan permintaan pasar kerja akan terus dinamis. Dengan menerapkan transformasi digital, diprediksi pemerintah dapat menciptakan 9 juta-12 juta peluang kerja baru.
Baca juga Jalan Panjang Menuju Palestina Merdeka
Masalahnya, digitalisasi juga menggerus potensi pasar kerja. Sekitar 60 persen penduduk usia kerja di Indonesia di enam sektor utama, seperti pertanian, perhutanan, perikanan, perdagangan, ritel, manufaktur, layanan akomodasi, kuliner, konstruksi, dan pendidikan, berisiko terancam program otomatisasi.
Peradaban baru mewarnai setiap sisi kehidupan, membangun relasi serbainstan, dan tanpa batas. Namun ”dividen” teknologi itu belum serta-merta mendorong kesadaran untuk mengoptimalkan potensi positif dalam praktik pemerintahan yang berkeadilan di atas kesetaraan sosial dan hukum. Media yang diharapkan dapat membangun pesan-pesan ketuhanan (divinity) dan kemanusiaan (humanity), serta membangkitkan spirit kebangkitan, acap kali malah berbalik arah merusak cita-cita itu sendiri.
Baca juga Antara Rafah, Tel Aviv, dan Riyadh
Maka, pada momentum Hari Kebangkitan Nasional kali ini, ada baiknya dilakukan kontemplasi, bagaimana bangsa ini mampu mencapai kejayaan melalui teknologi, tetapi tetap bersandar pada nilai kebangkitan nasional, yakni bangkit berjiwa nasionalisme, memiliki rasa persatuan dan kesatuan menuju peradaban baru Indonesia Emas.
*Artikel ini terbit di kompas.id, Senin 20 Mei 2024
Baca juga Paradoks Pendidikan dan Keterpinggiran