HomeOpiniHukum dan Keadaban Publik

Hukum dan Keadaban Publik

Oleh Ahmad Tholabi Kharlie
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN (APHTN-HAN)

Kesadaran bersama soal keadaban publik ini penting dipedomani bersama di tengah tantangan yang semakin kompleks. Semua anak bangsa bertanggung jawab mewujudkan hukum sebagai perekat, bukan peretak hidup bersama.

Belakangan aksi saling lapor satu pihak terhadap pihak yang lain kian ramai di ruang publik. Pemicunya beragam, mulai dari persoalan ketersinggungan antarpribadi, penyebaran informasi bohong dan kebencian, hingga dipicu perbedaan perkubuan dalam urusan politik.

Baca juga Kemerosotan Keadaban Publik dan Agama

Bahkan, di titik yang paling ekstrem, aksi saling lapor juga mewabah di unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, yakni keluarga. Anak melaporkan orang tua, begitu juga sebaliknya, orang tua melaporkan anaknya sendiri. Kondisi demikian pada akhirnya melahirkan wajah hukum yang bengis dan antagonistik.

Hukum tampak menakutkan karena menjadi alat serang satu pihak atas pihak lainnya. Hukum layaknya alat perangkap. Memperkarakan siapa saja yang terpeleset. Padahal, esensi hukum sejatinya sebagai medium untuk tertib sosial. Hukum menjadi jalan harmoni satu pihak dengan pihak lainnya.

Fakta bahwa hukum sebagai alat harmoni dapat dilihat dalam komposisi sumber hukum materiil, mulai dari historis, filosofis, hingga sosiologis. Bahkan, di titik lainnya, kaidah hukum erat beririsan dengan kaidah lainnya, seperti agama, kesusilaan, bahkan tradisi.

Baca juga Hiperpolitik Demokrasi Digital Kita

Singkatnya, hukum memiliki mandat untuk mengharmonikan pelbagai pemangku kepentingan di tengah masyarakat.

Dalam konteks negara demokrasi konstitusional, hukum merupakan hasil dari kesepakatan dan persetujuan warga negara. Dalam sistem keterwakilan, persetujuan warga negara tersebut diwakili oleh wakil rakyat dengan memaksimalkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

Dalam konteks relasi negara dan warga negara, hukum juga berperan besar mengatur dan memberikan proteksi melalui administrasi negara. Tujuannya agar warga negara mendapat perlindungan akibat tindakan penyelenggara negara. Di sisi yang lain, hukum administrasi negara dapat menghindarkan tindakan negara agar tidak berbuat sewenang-wenang terhadap warga negara. Begitulah hukum hadir untuk mewujudkan kehidupan yang harmoni.

Baca juga Privilese

Namun, belakangan kita menyaksikan hukum sepertinya telah berubah menakutkan. Hukum menjadi pendulum disharmoni. Kehangatan sesama warga negara menjadi hambar. Hukum yang mestinya menjadi perekat justru menjadi peretak antarsesama.

Kompleksitas masalah

Situasi yang terjadi belakangan ini tak terlepas dari kompleksitas masalah di ranah hukum. Masalahnya dari hulu hingga hilir. Bermuara dari proses pembentukan hukum hingga proses penegakan hukum. Di level aparatur hukum dan masyarakat juga tak kalah pelik.

Hukum harus dikembalikan pada fungsi dan tujuan dasarnya, yakni untuk keadilan, kebahagiaan, serta ketertiban secara damai dan adil. Kompleksitas masalah hukum tersebut pada akhirnya terdistorsi dengan praktik simplifikasi hukum berupa sekadar pasal, ayat, dan undang-undang.

Makna hukum yang semestinya menjadi salah satu komponen terciptanya peradaban kemanusiaan sebagaimana disebut JJ Honigmann dalam The World of Man (1959) justru menjadi sempit, pengap, dan tampak tak beradab.

Baca juga Pembangunan Karakter Melalui Buku Cerita Anak

Di titik inilah pentingnya menaati prosedur pembentukan hukum. Aspek formil pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi titik pijak untuk menghadirkan produk hukum yang merepresentasikan kehendak publik. Apalagi, norma hukum berkarakteristik ought (keharusan) dan preskriptif, bukan deskriptif. Aspek sosiologis, dengan demikian, menjadi salah satu hal yang tidak boleh diabaikan.

Upaya tersebut secara simultan diikuti dengan penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang tidak sekadar menegakkan teks aturan an sich, tetapi penegakan hukum yang mendasari pada aspek kemanusiaan dan keadilan.

Dengan cara pandang demikian, penegakan hukum dapat terhindar dari perangkap praktik negosiasi yang didasari kepentingan pragmatis dan bertentangan dengan norma hukum dan etik.

Baca juga Isra’ Mi’raj dan Kepekaan Empati Kita

Penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan secara linier juga akan melahirkan aparat penegak hukum yang baik, yakni aparatur penegak hukum yang bekerja dengan tegak lurus dengan menjadikan kemanusiaan dan keadilan sebagai kompas pemandunya.

Perbaikan hukum dari sisi hulu hingga hilir ini pada akhirnya akan memberi dampak konkret pada lahirnya budaya hukum yang termanifestasikan melalui perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan orientasi terhadap kehidupan hukum yang dihayati oleh masyarakat (Hilman Hadikusuma, 1986).

Budaya hukum ini pada akhirnya akan melahirkan pemahaman masyarakat terhadap hukum secara tepat. Baik dalam orientasi pelaksanaan norma yang seharusnya (sollen) dilaksanakan terdapat dalam hukum maupun orientasi meninggalkan larangan yang juga tertuang dalam norma.

Baca juga Metanarasi Agama: Kegagalan Kelompok Ekstrem (Bagian 1)

Dalam kondisi tersebut, hukum tak dimaknai sebagai senjata, amunisi, atau bahkan perangkap bagi yang lainnya. Hukum sejatinya dimaknai sebagai seperangkat nilai moral yang menjadi pemandu dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Moralitas, kata Immanuel Kant, akan muncul sepanjang tindakan seseorang bertindak berlandaskan rasa kewajiban (Betrand Russel, 1946).

Keadaban publik

Keadaban bersama di ruang publik menjadi hal yang mendesak untuk dihadirkan saat ini. Keadaban ini sebagai dasar dalam berhubungan antarsesama, hubungan antara negara dan warga negara, dan antara lembaga negara dan lembaga negara lainnya.

Keadaban di ruang publik didasari oleh sikap jujur, tulus, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi kita dalam Pasal 28J Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Manusia yang memiliki hak dan kebebasan harus didasari sikap yang bertanggung jawab dengan menghormati hak asasi pihak lainnya karena di saat yang sama, hak dan kebebasan juga memiliki batasan lain, yakni hukum, dan nilai lainnya yang tumbuh di tengah masyarakat.

Baca juga Metanarasi Agama: Kegagalan Kelompok Ekstrem (Bag.2)

Keadaban publik juga harus menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance), seperti transparansi, partisipasi, dan inklusi, harus menjadi prioritas dan benar-benar diterapkan.

Terlebih, Bung Hatta menyebut konsepsi kedaulatan rakyat yang tumbuh di Indonesia ini tak lain didasari pada kolektivisme, keguyuban, dan kebersamaan.

Keadaban publik juga senantiasa harus dilakukan secara terus-menerus oleh institusi demokrasi, seperti lembaga parlemen, partai politik, para politikus, dan semua pemangku kepentingan di tengah (kekhawatiran) regresi demokrasi yang terjadi di Indonesia.

Baca juga Metanarasi Agama: Kegagalan Kelompok Ekstrem (Bag.3)

Begitu juga kelompok masyarakat sipil dan opinion leader agar menjadi pelopor untuk mempromosikan keadaban publik. Ruang publik harus diisi dengan narasi kebersamaan yang jauh dari pembelahan ”kita” dan ”mereka”, ”aku” dan ”kamu”. Terlebih, Bung Hatta menyebut konsepsi kedaulatan rakyat yang tumbuh di Indonesia ini tak lain didasari pada kolektivisme, keguyuban, dan kebersamaan.

Kesadaran bersama soal keadaban publik ini penting dipedomani bersama di tengah tantangan yang semakin kompleks. Persoalan dan dampak pandemi Covid-19 yang masih dan akan terus terjadi di waktu mendatang, termasuk pelaksanaan hajatan demokrasi yang akan digelar dua tahun mendatang, tetapi mulai terasa kontestasi dini di tengah-tengah kita.

Semua ikhtiar ini, tentu saja, dilakukan dalam rangka mewujudkan hukum sebagai perekat, bukan peretak di antara sesama anak bangsa. Semoga.

*Artikel ini dimuat di Kompas.id edisi 19 Maret 2022

Baca juga Istikamah dalam Perdamaian: Support System untuk Mendukung Pertobatan Mantan Pelaku

Most Popular

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

More from Author

Fathudin, Kembali ke Fitrah (Bagian terakhir)

Mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI), Fathudin mengaku apa yang sudah dilakukan...

Perubahan Klien Jadi Ukuran Keberhasilan PK Bapas

Aliansi Indonesia Damai- Ukuran keberhasilan tugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas bukan sekadar...

PK Bapas Harus Memahami Perspektif Korban Terorisme

Aliansi Indonesia Damai- "Tugas kita (Pembimbing Kemasyarakatan Bapas) bukan sekadar melakukan...

Semangat Hari Pahlawan dan Mentalitas Bangsa

Oleh Ahmad Thonthowi Djauhari, Anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni Institut Teknologi...

Fathudin, Kembali ke Fitrah (Bagian terakhir)

Mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI), Fathudin mengaku apa yang sudah dilakukan para pihak terhadap anggota Jemaah Islamiyah (JI) tentunya bukan mengubah atau mencuci otak jemaah, melainkan mengembalikan fitrah pemahaman Jemaah. "Apa yang sudah disampaikan para pihak tentang mengembalikan fitrah pemahaman dan perjuangan kami, bahwa perjuangan yang kami pilih,...

Perubahan Klien Jadi Ukuran Keberhasilan PK Bapas

Aliansi Indonesia Damai- Ukuran keberhasilan tugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas bukan sekadar kepatuhan klien dalam memenuhi kewajiban lapor. Keberhasilan harus tercermin dari perubahan cara pandang, sikap, perilaku, kemampuan bertanggung jawab, dan terputusnya keterikatan klien dengan jaringan kekerasan. Demikian dinyatakan Kusnali, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan...

PK Bapas Harus Memahami Perspektif Korban Terorisme

Aliansi Indonesia Damai- "Tugas kita (Pembimbing Kemasyarakatan Bapas) bukan sekadar melakukan pengawasan terhadap klien, tetapi juga mendampingi proses perubahan perilaku, membangun kesadaran, mengembangkan tanggung jawab sosial, serta mempersiapkan klien agar mampu kembali menjadi bagian dari masyarakat secara positif dan produktif." Demikian disampaikan Kusnali, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Direktorat...

Menjadi Kiblat Demokrasi Dunia Islam

Semenjak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) pada 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo Subianto langsung tancap gas, termasuk di bidang politik luar negeri. Prabowo banyak menghadiri forum-forum internasional, baik di kalangan negara-negara yang dekat dengan Amerika Serikat (AS)-Uni Eropa, negara-negara yang dekat dengan Rusia-Tiongkok atau bahkan forum...

Semangat Hari Pahlawan dan Mentalitas Bangsa

Oleh Ahmad Thonthowi Djauhari, Anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS) Perjuangan kemerdekaan sering digambarkan heroik, tak terkecuali dalam peristiwa 10 November 1945. Orasi Bung Tomo yang membakar semangat arek-arek Suroboyo sering diputar kembali untuk memperingati Hari Pahlawan. ”Lebih baik kita hancur lebur daripada...

Kisah Korban Memperkuat untuk Tinggalkan Ekstremisme

Aliansi Indonesia Damai- Dahulu kala ketika ada aksi pengeboman (amaliyat) kami langsung meneriakan takbir Allahu Akbar dengan lantang berulang-ulang. Sama sekali tidak kepikiran bagaimana para korban dari aksi pengeboman tersebut. Demikian dinyatakan mantan anggota jaringan kelompok ekstrem, Kurnia Widodo dalam Pelatihan Pembangunan Perdamaian di Kalangan Tokoh Agama di...

Sekolah Aman Dimulai dari Budaya, bukan Regulasi

Oleh Nurhattati Fuad Guru Besar Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Anggota Dewan Pendidikan Nasional SEKOLAH seharusnya menjadi ruang paling aman setelah keluarga. Dalam rumah, anak tertanam kesadaran, peroleh pengetahuan dan pengalaman langsung untuk membangun persaudaraan, empati, persahabatan, kepercayaan diri, dan belajar menghargai sesama. Namun, kenyataan nya, sangat...

Pemikiran JAD Sangat Berbahaya

Aliansi Indonesia Damai- Pemikiran kelompok Jamaah Ansharud Daulah (JAD), kelompok pendukung ISIS di Indonesia sangat ekstrem dan berbahaya. Bahkan, saking ekstrem dan bahayanya, mereka mengkafirkan dirinya sendiri. Demikian dinyatakan Iskandar alias Alexander Rumatery, mantan amir Jamaah Ansharud Daulah (JAD), dalam Pelatihan Pembangunan Perdamaian di Kalangan Tokoh Agama yang...

Sjahrir dan Ujian Kesetiaan

Oleh Virdika Rizky Utama, Mahasiswa Doktoral Public Policy and Global Affairs, Nanyang Technological University, Singapura Pada 27 Juni 1946, Perdana Menteri Sutan Sjahrir diculik di Surakarta. Penculiknya sesama Republiken, sekelompok perwira dan politisi yang yakin perundingan dengan Belanda sama artinya dengan menjual kemerdekaan yang baru berumur sepuluh bulan....

Meneladani Pemaafan Nabi Muhammad

Aliansi Indonesia Damai- Penyintas bom Kuningan, Josuwa Ramos mengaku sempat marah dan dendam terhadap pelaku terorisme. Akibat bom yang meledak di depan tempat kerjanya Kedutaan Besar Australia, ia mengalami luka-luka dan kehilangan beberapa rekan kerjanya. Hingga sekarang ia masih melakukan perawatan medis dan minum obat secara rutin. “Setelah...

Fathudin, Sempat Euforia Ada Amaliyat (Bag. 2)

Mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI), Fathudin, membuka suara mengenai dinamika internal, aliran dana, hingga strategi teror yang pernah dijalankan oleh kelompoknya. Pengakuan ini disampaikannya dalam kegiatan Pelatihan Pembangunan Perdamaian di Kalangan Tokoh Agama yang digelar Aliansi Indonesia Damai (AIDA) di Kota Medan, Sumatera Utara, pada September...

Jangan Pernah Lelah Mencintai Indonesia

Oleh: Sri Mulyani Indrawati Ekonom; Akademisi; Ketua Bersama Independen (Independent Co-Chair) untuk Asosiasi Pembangunan Internasional (International Development Association/IDA) ke-22 di Bank Dunia (World Bank); Menteri Keuangan RI (2005-2010; 2016-2024; 2024-2025) ”Jangan pernah lelah mencintai Indonesia.” Kalimat ini sering saya ucapkan dalam berbagai kesempatan. Mencintai Indonesia memerlukan ketahanan, kesabaran,...